JAKARTA – Rencana pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat dengan harga sekitar Rp700 ribu per pasang menuai sorotan. Ketua Umum LSM KPKB, Dede Mulyana, menilai harga tersebut terlalu tinggi apabila menggunakan anggaran negara.
Menurut Dede Mulyana, pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan tersebut agar anggaran dapat digunakan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas barang yang diterima siswa.
“Kami meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau kembali harga pengadaan sepatu tersebut. Jika memang masih memungkinkan memperoleh kualitas yang baik dengan harga yang lebih rendah, sebaiknya dilakukan negosiasi sehingga anggaran negara dapat dihemat,” ujarnya.
Aktivis KPKB mengusulkan agar harga pengadaan dapat ditekan, misalnya menjadi sekitar Rp250 ribu per pasang, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa spesifikasi yang dibutuhkan tetap dapat dipenuhi. Menurutnya, penghematan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya yang lebih luas.
Ia juga mendorong agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, kompetitif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Aktivis KPKB berharap pemerintah, DPR RI, dan pihak terkait membuka informasi mengenai spesifikasi, dasar penetapan harga, serta mekanisme pengadaan agar publik memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan polemik. (Zefferi)
