๐“๐ข๐ง๐ ๐ค๐š๐ญ ๐Š๐ž๐ฉ๐ฎ๐š๐ฌ๐š๐ง ๐‘๐š๐ค๐ฒ๐š๐ญ ๐“๐ž๐ซ๐ก๐š๐๐š๐ฉ ๐‰๐จ๐ค๐จ๐ฐ๐ข ๐Š๐š๐ซ๐ž๐ง๐š ๐๐š๐ง๐ฌ๐จ๐ฌ

JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Jelang purna dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beberapa survei mengeluarkan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah Jokowi. Hasilnya pun cukup tinggi mencapai presentase lebih dari 50%, tapi jika diteliti lebih dalam ada penyebab mengapa tingkat krpuasan itu tinggi. Alasannya tidak lain adalah soal bantuan sosial.

Respon itu mengembalikan kita di akhir masa kepemimpinan Jokowi yang jorjoran bansos, khususnya pra pilpres yang menimbulkan banyak kontra karena asumsi mempengaruhi hak pilih rakyat setiap daerah lewat bansos. Asumsi itu bukan sembarang datangnya karena muncul dari cawe-cawe sang presiden tatkala menunjukkan dukungannya kepada salah satu paslon, sampai sekarang pun bansos masih menjadi polemik.

Seperti yang terbaru berhembus kabar, bahwa data Bappenas menunjukkan 46% penerima bansos salah sasaran. Data itu disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan PPN/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa yang mengatakan 46% penerima bansos bukanlah rakyat yang layak menerima bantuan dari pemerintah karena tergolong mampu secara ekonomi dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tentu hal itu sudah diprediksi jauh hari, karena tanpa data, banyak keluhan langsung dari rakyat bahwa banyak penampakan di sekitar mereka dimana pemberian bansos salah sasaran. Hal itu menimbulkan kesenjangan yang berkelanjutan hingga detik ini, tapi atas keluhan itu tidak ada respon yang cepat.

Setelah muncul data banyaknya penerima bansos salah sasaran, Bappenas bergegas membuat sistem pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) agar penyaluran bansos tepat sasaran. Respon lambat ini cukup mencuri perhatian hingga menimbulkan pertanyaan, mengapa baru sekarang menjelang purna jabatan pemerintah? Sontak pertanyaan itu terjawab sebagai evaluasi kerja menjelang habis masa jabatan, walaupun efektifitas kerjanya tidak bisa terukur.

Dari tingginya kepuasan rakyat terhadp kinerja Jokowi menjadi buah bibir di tengah rakyat, diantaranya mengaku tidak percaya hingga menganggap tidak realistis di lapangan. Namun setelah ditelisik penyebab tingginya kepuasan rakyat, membuat beberapa kalangan memberikan respon negatifnya dan mempercayai bahwa sebagian rakyat Indonesia masih bergantung dengan bansos yang naasnya pembagiannya 46% salah sasaran.