JAKARTA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Kamis (30/10/2024) menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia tetap terjaga, meski dihadapkan pada meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya ekonomi global.
OJK menggarisbawahi bahwa tantangan ini terutama bersumber dari perlambatan ekonomi di beberapa negara utama dan ketidakpastian geopolitik.
Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan awal, didorong oleh ketahanan pasar tenaga kerja dan peningkatan permintaan domestik. Di Eropa, meskipun sektor manufaktur masih tertekan, aktivitas ekonomi mulai membaik dengan adanya kenaikan penjualan ritel.
M. Ismail Riyadi, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, mengungkapkan bahwa perekonomian Tiongkok pada kuartal ketiga 2024 mengalami perlambatan di sisi permintaan dan pasokan.
“Situasi ini mendorong pemerintah dan bank sentral Tiongkok untuk mengeluarkan stimulus tambahan dan melonggarkan kebijakan moneter guna mendukung sektor riil,” ujar Ismail.
Ia menambahkan bahwa ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah serta dinamika politik di Amerika Serikat menjelang Pemilu Presiden November 2024, turut menambah tekanan terhadap prospek ekonomi global.
“Konflik di Timur Tengah mengakibatkan kenaikan harga komoditas seperti emas yang dianggap sebagai safe haven. Ini meningkatkan premi risiko dan memicu kenaikan yield global, sehingga mendorong keluarnya modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” jelasnya.
OJK juga mencatat bahwa kinerja ekonomi domestik masih stabil dengan inflasi inti terkendali dan surplus neraca perdagangan yang berlanjut sejak Juli 2024. Namun, tantangan tetap ada, di antaranya Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang masih berada di zona kontraksi serta pemulihan daya beli masyarakat yang berjalan lambat.
OJK menekankan pentingnya kewaspadaan dan penyesuaian strategi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia. “Di tengah ketidakpastian ini, kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk memperkuat stabilitas keuangan, memastikan sistem keuangan tetap solid, dan menjaga kepercayaan pelaku pasar,” tutup Ismail.
