SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur terus berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menegaskan jika sinergi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional.
“Hingga akhir 2024, sektor perbankan di Jawa Timur mencatat kinerja positif. Kredit tumbuh 8,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp614 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,73% yoy menjadi Rp790 triliun. Selain itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) turun ke level 2,88%, dan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada di angka 29,58%,” ungkap Yunita, Jumat (7/2/2025).
Di sektor pasar modal, jumlah emiten yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) bertambah menjadi 47 perusahaan dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp13,25 triliun. Sementara itu, skema Securities Crowdfunding (SCF) berhasil mengumpulkan dana Rp42,27 miliar dari 33 penerbit, yang sebagian besar mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.
“Kontribusi signifikan juga terlihat di sektor jasa keuangan non-bank. Premi asuransi jiwa dan umum masing-masing meningkat 12,3% dan 10,3% yoy. Aset dana pensiun pun tumbuh 2,24% menjadi Rp4,35 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, perusahaan pembiayaan mencatatkan pertumbuhan 9,94% yoy dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) tetap terkendali di 2,94%. Adopsi teknologi finansial juga semakin luas, terbukti dari pertumbuhan pinjaman berbasis fintech (P2P lending) yang melonjak 30,05% yoy.
Sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK Jawa Timur menginisiasi berbagai program strategis. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) berhasil menjangkau 159.000 peserta, sementara program Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,8 triliun kepada 96.532 debitur. Selain itu, program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) terus didorong guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Sejak 10 Januari 2025, OJK resmi mengambil alih pengawasan aset keuangan digital dan instrumen derivatif dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain itu, OJK turut mendukung berbagai program pemerintah, seperti penyediaan 3 juta unit hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengembangan energi terbarukan, dan percepatan digitalisasi ekonomi.
Melalui penguatan sinergi dan inovasi, OJK Jawa Timur optimistis dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
