SURABAYA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi penting terkait penyusunan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Senin–Selasa, 28–29 April 2025 di STESIA Surabaya.
Acara ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan kependudukan di Jawa Timur. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI, Bonny Prasetyo, hadir langsung memberikan sambutan sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan rencana aksi tersebut.
“Proses ini tidak bisa berjalan secara parsial. Harus ada partisipasi aktif dari semua kementerian, lembaga, serta dinas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Bonny.
Ia menjelaskan, fokus utama penyusunan GDPK mencakup pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kondisi keluarga, serta pemerataan persebaran penduduk yang masih menjadi tantangan hingga saat ini.
Bonny menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan berbagai sektor untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bonny juga menyoroti potensi besar bonus demografi yang dimiliki Indonesia, di mana sekitar 70 persen penduduk berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Ia mengingatkan bahwa peluang ini tidak akan memberikan manfaat otomatis tanpa kesiapan sumber daya manusianya.
“Bonus demografi hanya akan memberikan keuntungan apabila penduduk usia produktif kita siap, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi, mengingat tingkat pengangguran yang masih tinggi dan dominasi sektor informal dalam pasar tenaga kerja.
“Kami dari pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan yang lebih baik, agar bonus demografi benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi,” imbuh Bonny.
Sementara itu, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang peta jalan GDPK kepada seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.
Maria menekankan bahwa pembangunan SDM merupakan proses kompleks yang membutuhkan pendekatan multifaktor dan konsistensi kebijakan.
“Upaya meningkatkan kualitas SDM salah satunya melalui GDPK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMP),” jelasnya.
Ia menambahkan, implementasi GDPK di daerah harus diiringi komitmen kuat dari pemerintah daerah, dengan menetapkan target-target terukur setiap tahunnya di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi seluruh pihak, dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur.
