SURABAYA – Untuk memastikan arah pembangunan nasional lebih tepat sasaran di Jawa Timur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Bappeda Jatim menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Kamis (12/6), di Gedung Pertemuan Bappeda Jatim, Jalan Pahlawan 102–108, Surabaya.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis kependudukan, dalam rangka menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih tepat dan terukur.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari realitas demografis. Menurutnya, berbagai persoalan seperti pengangguran, penumpukan sampah, dan layanan publik yang tidak optimal seringkali disebabkan oleh lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap dinamika pertumbuhan penduduk.
“Untuk memastikan semua daerah di Indonesia melaksanakan proses perencanaan berbasis kependudukan, itu penting karena banyak persoalan yang bersumber dari ketidaksiapan kita dalam merespons pertumbuhan penduduk,” ujar Budi.
Ia mencontohkan, bila suatu daerah mengalami pertambahan penduduk hingga 30.000 jiwa per tahun, maka pemerintah setempat harus siap menyediakan lapangan kerja, fasilitas publik, dan infrastruktur secara proporsional. Jika tidak, akan terjadi tekanan sosial yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
Budi juga menyerukan agar kepala daerah dan kepala dinas tidak hanya sekadar menduduki jabatan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan masyarakat. Ia mendorong pemimpin daerah menghitung pertumbuhan penduduk secara akurat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan lintas sektor.
“Kalau pola pindah saja enggak mampu, ganti dengan yang mampu untuk menyediakan pekerjaan,” tegasnya, mengisyaratkan pentingnya reformasi kepemimpinan teknis di daerah.
Acara ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah mengembangkan sistem perencanaan yang adaptif dan berbasis data, sehingga dapat merespons berbagai dinamika secara terintegrasi, baik dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, investasi, hingga layanan dasar.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, yang mendampingi Budi Setiyono.