Indonesiakini.id –Ketapang– Kalbar– Masyarakat Desa Teluk Bayur dan Desa Suka Karya yang selama ini bersitegang dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) karena sengketa lahan sawit, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Namun, perjuangan itu dilakukan dengan cara damai dan bermartabat, tanpa kekerasan dan anarkisme.
Konflik ini mencuat setelah PT PTS diduga melakukan pengelolaan lahan tanpa Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, serta menjalin perjanjian kemitraan tanpa persetujuan masyarakat yang sah. Lebih jauh, ditemukan indikasi pemalsuan dokumen kerja sama dengan mencantumkan nama Desa Kubing, yang ternyata tidak pernah ada secara administratif, menggantikan nama Desa Sempurna.
Di tengah tekanan dan ketimpangan informasi, masyarakat tak patah semangat. Dipimpin oleh para tokoh seperti Andikusmiran, Suarwin Boyo (Kepala Desa Teluk Bayur), Deri Diarsa Sundara, M. Sood, dan Junaidi, SE, mereka menyuarakan aspirasi lewat litigasi, non-litigasi dan dialog.
Mereka pun didampingi oleh DPD Arun Kalbar, Binsar Toa Ritonga, Ketua DPD dan Muhammad Jimi Rizaldi, Sekretaris DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalbar.
“Kami menolak kekerasan. Kami hanya ingin hak kami dipulihkan. Kami ingin negara hadir. Kami ingin perjuangan ini dicatat sebagai perjuangan rakyat yang beradab,” ujar M. Sood, mewakili tokoh desa.
“Masyarakat sudah berkali-kali melakukan berbagai upaya ke perusahaan, namun tidak digubris. Maka kini saatnya pemerintah pusat dan aparat hukum turun langsung,” tambah Suarwin Boyo, Kepala Desa Teluk Bayur.
Puncak perhatian tercapai pada Jumat, 25 Juli 2025, ketika masyarakat berkesempatan bertemu Ketua Umum ARUN dan Waka Polda Kalbar pada saat acara Komisi III DPR RI di Mapolda Kalbar.
Dalam kegiatan itu, masyarakat berhasil menyampaikan kronologis lengkap kasus ini secara langsung. Ini menjadi momentum penting bahwa suara rakyat akhirnya mulai terdengar di hadapan para pemangku kepentingan.
Dengan bertemunya , masyarakat dengan Dr. Bob Hasan, Ketua Umum ARUN, tokoh nasional dan pejuang rakyat yang dikenal kritis terhadap ketimpangan agraria. Dalam keterangannya, Bob Hasan menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat Teluk Bayur dan Suka Karya adalah simbol perlawanan tanpa kekerasan.
“Saya salut kepada masyarakat yang memilih jalur damai, padahal mereka jelas dirugikan. Negara harus hadir. Jika dibiarkan, ini bisa memicu konflik sosial yang lebih besar. Apalagi ada indikasi pemalsuan dokumen dan pengelolaan lahan tanpa HGU. Ini harus ditindak tegas,” ujar Bob Hasan.
Sementara itu, Muhammad Jimi Rizaldi menambahkan bahwa semangat damai masyarakat harus dibalas dengan respon serius dari negara. “Kalau rakyat sudah tertib dan damai, maka negara wajib hadir secara adil. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Jika benar terbukti tidak ada HGU dan kerjasama fiktif, ini bukan hanya konflik biasa, ini soal kehormatan hukum negara,” ujar Jimi Rizaldi.
Perjuangan masyarakat Teluk Bayur dan Suka Karya menjadi contoh bahwa konflik agraria bisa diperjuangkan dengan tertib, tanpa kekerasan. Tapi semangat damai ini bukan kelemahan, justru kekuatan moral rakyat dalam menuntut keadilan.
Sebagai catatan, masyarakat bersama pendamping hukum akan terus mendorong penyelesaian secara hukum ke berbagai instansi. Mereka berharap negara tidak buta dan tuli terhadap suara damai dari desa-desa kecil di Kalimantan.(Sukardi)
