JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah surat resmi, antara lain Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Surat Ketua DPRD DKI Jakarta, Keputusan Menteri Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Pengisian jabatan tersebut disebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Seleksi dilakukan dengan melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan kriteria integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi.
Namun, pelantikan itu diwarnai dugaan kecurangan. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan kepada wartawan pada Senin (11/8/2025) bahwa terdapat indikasi permainan dari salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
Menurut SW, keduanya diduga meloloskan sekitar 20 orang dari total 59 pejabat yang dilantik, yang disebut sebagai orang dekat atau kader partai tertentu, tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung. “Sayang sekali Pak Gubernur tidak mengetahui adanya permainan di belakang ini,” ujar SW.
SW mengaku mendapatkan informasi tersebut dari empat kader PDIP di DPRD DKI, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan, IM bertindak atas arahan kekasihnya yang berinisial DDY, bekerja sama dengan tangan kanan DDY berinisial HMT, yang berperan sebagai operator proyek.
Lebih lanjut, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. HMT, selaku operator, kerap didampingi dua staf Gubernur DKI Jakarta, yakni UDN dan WSN, yang juga sering terlihat di ruang kerja Sekda MM.
SW menambahkan, IM bersama DDY diduga berkolaborasi dengan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang untuk menekan Sekda, kepala dinas, dan direksi BUMD agar menuruti permintaannya.
“IM dengan dukungan pimpinan KPK sering memanggil pejabat dan kontraktor untuk mengatur proyek, bersama operatornya HMT, serta UDN dan WSN,” kata SW.
SW pun mengingatkan Gubernur Pramono agar lebih waspada pada pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang, karena diduga kelompok tersebut sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk menempati jabatan strategis seperti camat, lurah, dan posisi di dinas teknis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
