SAMPIT- Warga Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku kecewa lantaran program aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kotim.
Yang paling disoroti yakni pembangunan pokir salah satu anggota DPRD Kotim, dapil IV, Mariani, belum menyentuh wilayah mereka. Padahal, pokir yang disalurkan melalui reses dewan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat desa.
“Selama ini kami jarang sekali merasakan manfaat dari pokir DPRD. Harusnya aspirasi masyarakat desa juga bisa diwujudkan, bukan hanya terfokus di wilayah kota,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Camba, Donny Damara, Senin (1/9/2025).
Berdasarkan pantauan lapangan, pokir ini hanya dikerjakan di Desa sebelah yakni Desa Kandan, padahal kondisi jalan di wilayah itu masih memadai.
Donny menilai, keberadaan pokir sangat penting karena bisa menjadi solusi bagi persoalan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga sarana air bersih. tanpa pemerataan, desa-desa akan terus tertinggal dalam pembangunan.
Bahkan dia menyayangkan adanya statmen dari Mariani bahwa Desa Camba tidak akan diberikan pokir ini
“Desa Camba akan diberi hukuman dan tidak akan diberi pokir pembangunan. Karena suara beliau kalah di desa Camba,” terang Donny.
Dia menyayangkan sebagai perwakilan rakyat pernyataan Marian ini, dinilai tidak pantas dilontarkan di ruang publik. Menurut warga, ucapan tersebut justru berpotensi menimbulkan keresahan dan memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya dewan bisa memberi contoh dan menyejukkan suasana. Bukan malah mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya, biar masyarakat menerima manfaatnya,” ungkap Donny.
Dia berharap DPRD maupun pemerintah daerah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat desa dan memastikan pokir benar-benar tepat sasaran. “Kami ingin pemerataan, jangan sampai desa hanya jadi penonton,” tegas Donny.
Selain itu, pemerintah desa setempat sebelumnya telah mengusulkan prioritas pembangunan melalui mekanisme Musrenbang agar dapat masuk dalam pokir DPRD di tahun mendatang.
Sementara, Anggota DPRD Kotim, Mariani menyatakan bahwa pokir ini akan direaliasikan berdasarkan hasil reses pihaknya dan akan tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah.
Hal ini untuk memastikan aspirasi masyarakat yang diserap benar-benar sesuai kebutuhan mendesak.
“Pokir bukan sekadar janji, tapi harus selaras dengan program prioritas pemerintah daerah. Kami ingin apa yang diusulkan bisa tepat sasaran dan dirasakan masyarakat, mungkin nanti bergantian,” ujar Mariani.
