Jakarta: Upah Minimum yang Tidak Lagi Cukup untuk Hidup Layak
Di tengah kenaikan biaya hidup yang terus meningkat, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berada di kisaran Rp 5,3 jutaan per bulan semakin dipertanyakan relevansinya dengan realitas kebutuhan sehari-hari. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 14,8 juta per bulan. Angka ini jauh melampaui besaran UMP yang diberlakukan.
Biaya hidup sebesar Rp 14,88 juta tersebut berasal dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 BPS, yang mengukur pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan. Perhitungan ini mencakup seluruh komponen konsumsi, termasuk makanan dan non-makanan seperti perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.
Bagi banyak pekerja, terutama generasi muda, penghasilan setara UMP tidak lagi menjadi alat untuk merencanakan masa depan, tetapi hanya sekadar sarana bertahan dari satu gajian ke gajian berikutnya. Tekanan biaya hidup yang tinggi membuat keputusan besar seperti menikah, menabung, atau membangun keluarga terasa semakin jauh.
Jurang Antara Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup
Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI menilai bahwa meskipun nominal UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan terlihat tinggi, namun belum mencerminkan kebutuhan hidup riil. Ia menjelaskan bahwa bagi pekerja lajang dengan pengeluaran sangat hemat, masih bisa “bertahan” tetapi dengan kompromi besar.
Dalam kondisi ideal pun, pekerja bergaji Rp 5 juta per bulan hanya memiliki ruang sangat terbatas untuk tabungan dan dana darurat. Fenomena hidup dari gaji ke gaji, kerja ganda, hingga ketergantungan pinjaman konsumtif sering ditemukan pada klien bergaji UMP.
“Jika pengeluaran bulanan Rp 5 juta, dana darurat minimal enam kali untuk single, sembilan kali untuk menikah, dan 12 kali untuk menikah punya anak,” ujar Rista.
Kehidupan Pekerja Bergaji UMP
Putri Lestari (25), seorang admin media sosial di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, sudah terbiasa membuka aplikasi perbankan setiap akhir bulan untuk menghitung sisa saldo sebelum menyesuaikan pengeluaran. Gajinya sekitar Rp 5,4 juta per bulan, setara dengan UMP Jakarta.
Dengan penghasilan tersebut, ia harus membagi pendapatan untuk biaya kos, makan, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Hampir tidak ada ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan Putri. Satu kebutuhan mendadak saja bisa membuat keuangannya berantakan.
Menikah bukan sesuatu yang ia bayangkan dalam waktu dekat. Bagi Putri, ketakutan menikah bukan berkaitan dengan komitmen emosional, melainkan tanggung jawab finansial. Menghidupi diri sendiri saja masih terasa berat, apalagi jika harus berbagi hidup dengan pasangan dan anak di kemudian hari.
Pernikahan Dipandang sebagai Beban Tambahan
Kondisi serupa dialami Ria (27), pegawai swasta di Jakarta Pusat dengan gaji sekitar Rp 5,6 juta per bulan. Meski sedikit di atas UMP, ia tetap merasa hidupnya jauh dari kata layak. Setiap bulan gaji terasa habis sebelum waktunya. Gaji UMP dan mandiri dengan uang tersebut saja masih kurang apalagi berumah tangga.
Tekanan finansial tersebut memengaruhi pandangannya terhadap relasi dan pernikahan. Saat ini, fokus utamanya adalah bertahan dan mengamankan tabungan, bukan membangun keluarga.
Dampak Psikologis Tekanan Ekonomi
Psikolog Klinis dan Direktur Personal Growth, Ratih Ibrahim, menilai ketakutan menikah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil sebagai sesuatu yang manusiawi. Ia menjelaskan bahwa ketika kebutuhan dasar belum sepenuhnya aman, manusia secara alami akan memprioritaskan bertahan hidup dibanding membangun relasi jangka panjang.
Ratih menegaskan bahwa rasa takut menikah karena faktor ekonomi bukan bentuk kegagalan pribadi. Ia juga mengingatkan tekanan ekonomi berkepanjangan tetap menyisakan dampak jangka panjang bagi kesehatan mental generasi muda.
Risiko Jangka Panjang bagi Kota
Pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai UMR Jakarta di kisaran Rp 5 jutaan belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak kota metropolitan. Ia menjelaskan bahwa struktur biaya hidup Jakarta didominasi pengeluaran non-makanan seperti perumahan dan transportasi yang sulit dikompresi.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan produktivitas tenaga kerja dan memperlebar ketimpangan. Jika mayoritas pekerja hidup dalam kondisi “cukup tetapi rapuh”, fondasi ekonomi kota menjadi tidak kokoh.
Di tengah biaya hidup yang terus naik dan UMP yang cepat habis, banyak pekerja muda Jakarta hidup dari gaji ke gaji tanpa kepastian masa depan. Dalam situasi tersebut, pernikahan tak lagi sekadar urusan hati, melainkan keputusan ekonomi besar dengan risiko yang terlalu mahal bagi mereka yang masih berjuang untuk bertahan.
