BATAM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menjatuhkan denda total Rp4.482.000.000.
Penindakan ini dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan serta memberikan kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan. Denda tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, bergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (24/2/2026).
Ismail menegaskan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, khususnya penggunaan TKA, akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.
Ia menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.
“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ismail juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja TKA. Setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pengawasan.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi setempat bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.
“Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah,” jelas Rinaldi.
Dua belas perusahaan yang dikenakan denda tersebut berasal dari enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972.000.000.
Adapun 12 perusahaan yang dikenakan sanksi denda tersebut tersebar di enam provinsi. Di Sulawesi Tengah, terdapat enam perusahaan, yakni PT DSI sebesar Rp84.000.000, PT ITSS Rp180.000.000, PT GCNS Rp150.000.000, PT IMIP Rp108.000.000, PT RI Rp252.000.000, serta PT DSI lainnya sebesar Rp180.000.000.
Di Kalimantan Barat, denda terbesar dijatuhkan kepada PT BAP dengan nilai Rp2.172.000.000. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, PT UAI dikenakan denda sebesar Rp12.000.000.
Di Kepulauan Riau, dua perusahaan turut dikenai sanksi, yakni PT HKI sebesar Rp336.000.000 dan PT GH sebesar Rp18.000.000. Selanjutnya, di Sumatera Utara, PT BIS dijatuhi denda Rp972.000.000. Adapun di DKI Jakarta, PT CAA dikenakan denda sebesar Rp18.000.000. (red)
