Peran Megawati dalam Diskusi Film Pesta Babi
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan respons yang mendalam setelah menonton film dokumenter Pesta Babi. Dalam sebuah forum yang diadakan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, ia mengungkapkan emosinya saat menonton film tersebut. Megawati menyatakan bahwa ia menangis karena terkesan dengan isu-isu yang disampaikan dalam film tersebut.
Film Pesta Babi memperlihatkan realitas lapangan di Papua Selatan, khususnya mengenai kerusakan hutan dan masalah yang dialami oleh masyarakat adat. Menurut Megawati, film ini mencerminkan kondisi yang benar-benar terjadi. Ia menyoroti bagaimana hutan digunakan untuk perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.
Isi Film Pesta Babi dan Kritik Terhadap Pembangunan
Film Pesta Babi merupakan hasil karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale bersama jurnalis investigasi Dandhy Laksono. Dokumenter berdurasi 106 menit ini diproduksi melalui kolaborasi lembaga seperti Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta komunitas lainnya. Film ini fokus pada dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan.
PSN adalah program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, proyek-proyek ini sering kali mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Film ini menyoroti penggundulan hutan untuk kebutuhan perkebunan sawit dan bioetanol tebu. Sejumlah lahan hutan seluas 2,5 juta hektare telah dibuka untuk proyek-proyek tersebut.
Selain itu, film juga menampilkan perubahan bentang alam akibat deforestasi dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat adat. Deforestasi sendiri merujuk pada pengurangan atau penghilangan kawasan hutan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan industri.
Kritik Megawati terhadap Pendekatan Pembangunan
Megawati mengkritik pendekatan pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Menurutnya, pola pembangunan seperti ini bisa mengabaikan hukum adat dan hak masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat hanya meminta agar tradisi dan wilayah mereka dihargai. Megawati juga menyoroti pentingnya arah pembangunan nasional yang memiliki visi jangka panjang dan tidak berubah setiap pergantian pemerintahan. “Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Film Pesta Babi Viral Setelah Nobar Dibubarkan
Film Pesta Babi semakin viral setelah beberapa kegiatan nonton bareng (nobar) di berbagai daerah dikabarkan dibubarkan. Nobar adalah kegiatan menonton film secara bersama-sama. Pembubaran nobar ini memicu perdebatan publik tentang kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengakses informasi.
Di tengah polemik tersebut, film Pesta Babi akhirnya diunggah secara resmi melalui kanal YouTube seperti Jubi TV, Watchdoc Documentary, serta Greenpeace Indonesia. Setelah diunggah, jumlah penonton film tersebut mencapai 6,6 juta tayang hanya dalam beberapa hari.
Proses Pembuatan Film yang Berlangsung Lama
Dandhy Laksono menjelaskan bahwa proses pembuatan film ini memerlukan waktu yang cukup lama. Pengumpulan gambar dilakukan selama tiga hingga empat tahun, sementara riset awal bahkan dilakukan lebih lama oleh Cypri Dale. Ia menyebut bahwa penelitian lapangan menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumenter tersebut.
Ia menyayangkan adanya pelarangan nobar film yang dinilainya justru menghindari perdebatan berbasis data. “Paling enak kan, pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas. Larang aja. Bukannya bantah, tetapi ngelarang,” katanya sambil tertawa.
Dandhy juga menyindir pihak-pihak yang dinilai tidak memberikan jawaban berbasis data ketika menghadapi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa warga negara yang bayar pajak harus diberi jawaban yang berbasis data.
