JAKARTA – Kawasan Jabodetabek mencatatkan jumlah pergerakan komuter yang sangat tinggi, sekitar 4,4 juta perjalanan setiap hari. Dari angka tersebut, sekitar 1,5 juta perjalanan berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Tingginya mobilitas masyarakat ini menunjukkan kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Saat ini, pengelolaan transportasi di kawasan aglomerasi masih dilakukan secara terpisah oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan efisiensi dalam pelayanan transportasi.
Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menjelaskan bahwa tingginya jumlah perjalanan komuter dari Bodetabek ke Jakarta menunjukkan pentingnya integrasi pelayanan dan tata kelola transportasi di kawasan aglomerasi Jakarta.
“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dari Bodetabek menuju Jakarta setiap hari. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi yang lebih baik,” ujar Taufiq dalam keterangannya, Selasa (26/5).
Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor. Dengan demikian, layanan transportasi di kawasan Jabodetabek bisa lebih terhubung dan berkualitas.
Namun, di lapangan, tantangan integrasi transportasi masih cukup besar. Layanan Transjabodetabek yang saat ini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek, sebagian besar masih dibiayai APBD DKI Jakarta. Sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas.
Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah juga dinilai menghambat integrasi layanan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa integrasi kelembagaan transportasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. “Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan.
Di sisi lain, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Gonggomtua Sitanggang, menyampaikan bahwa ITDP bersama ViriyaENB sedang berupaya menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek berbasis data.
“Pemodelan berbasis data ini diharapkan menjadi fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan,” ujar Gonggom.
Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggara layanan lintas wilayah. Kelembagaan ini akan menjadi wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama bagi seluruh daerah di kawasan Jabodetabek.
