JAKARTA – Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah situasi fiskal yang semakin ketat dan upaya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan bahwa perjalanan dinas kepala negara adalah hal wajar dalam diplomasi internasional. Namun, frekuensi kunjungan yang tinggi harus dipertimbangkan berdasarkan urgensi dan manfaat yang diperoleh negara.
“Perjalanan dinas untuk Presiden merupakan hal yang lumrah, namun ketika dilakukan secara terus-menerus dan tanpa ada agenda internasional yang mendesak, itu tidak menjadi prioritas seharusnya,” ujar Huda.
Menurutnya, sorotan publik muncul karena kunjungan luar negeri dilakukan saat kondisi anggaran negara sedang menjadi perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun lembaga internasional.
Huda menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menghadapi tantangan menjaga defisit anggaran tetap terkendali, meskipun kebutuhan belanja negara terus meningkat. Karena itu, penggunaan anggaran untuk kegiatan non-program, termasuk perjalanan dinas, seharusnya menjadi bagian dari agenda efisiensi yang juga diterapkan di lingkungan pemerintahan.
“Terlebih ini dilakukan ketika anggaran negara sedang menjadi sorotan publik. Ada kesan bahwa anggaran pokoknya ada untuk kunjungan ke luar negeri ini,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara kebijakan penghematan anggaran yang disampaikan kepada kementerian dan lembaga dengan praktik penggunaan anggaran di tingkat pimpinan negara. Menurut Huda, pesan efisiensi akan lebih mudah diterima apabila dimulai dari pejabat tertinggi negara.
“Seharusnya sebagai kepala negara memberikan contoh penghematan anggaran guna mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB. Jadi jargon penghematan harus dimulai dari kepala negara untuk dicontoh bawahannya,” ujarnya.
Meski demikian, Huda tidak menampik bahwa kunjungan luar negeri dapat memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, terutama untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, investasi, maupun kerja sama pertahanan.
Namun, ia menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan hasil konkret dari setiap lawatan luar negeri agar publik dapat menilai manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara.
Menurut dia, ukuran keberhasilan kunjungan kenegaraan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pertemuan atau agenda diplomatik yang dijalankan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan nasional.
“Publik tentu ingin melihat apa hasil nyata yang diperoleh dari setiap kunjungan tersebut, terutama ketika pemerintah sedang meminta semua pihak melakukan efisiensi,” katanya.
Huda menambahkan, transparansi mengenai biaya perjalanan dan capaian yang diperoleh akan membantu mengurangi persepsi negatif di masyarakat terkait penggunaan anggaran negara untuk kunjungan luar negeri.
