Kondisi Pangan Nasional yang Stabil
Pemerintah Indonesia terus memastikan bahwa neraca pangan tetap kuat di tengah fluktuasi harga. Tren stabilitas pangan dapat dilihat setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha pekan lalu. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa ini merupakan hasil dari berbagai program intervensi pangan yang terus digenjot.
“Kita harus bersyukur dengan situasi global yang tidak menentu saat ini, namun kondisi neraca pangan nasional masih cukup kuat,” ujar Maino dalam webinar Pangan Talk, Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa inflasi pada bulan April lalu turun, sehingga secara nasional harga pangan terkendali.
Namun, distribusi pangan masih menjadi perhatian karena sentra produksi belum merata di semua wilayah. Selain itu, waktu panen antarwilayah juga berbeda-beda.
Harga Pangan di Tingkat Konsumen
Dalam pantauan Bapanas hingga 29 Mei atau 2 hari usai Iduladha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP). Contohnya, harga beras medium nasional sebesar Rp 13.456 per kilogram (kg), turun 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.
Bawang merah mencapai Rp 47.185 per kg, sedangkan cabai merah keriting seharga Rp 60.638 per kg. Untuk cabai rawit merah, harga tetap perlu dipantau karena fluktuasinya. Sementara itu, daging ayam ras dan telur ayam ras masih di bawah level HAP, masing-masing sebesar Rp 38.385 dan Rp 29.469 per kg.
Perlindungan terhadap Produsen Pangan
Pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan bagi produsen. Terkadang, harga di tingkat konsumen baik, namun harga di tingkat produsen terlalu rendah.
“Kita harus melindungi produsen agar mereka mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan,” jelas Maino. Intervensi pemerintah menyasar keduanya, termasuk penyerapan panen dengan harga yang baik dan penyaluran beras SPHP untuk konsumen.
Program SPHP dan Realisasi
Salah satu program yang dikebut adalah SPHP beras. Sejak Januari hingga Mei 2026, realisasi telah mencapai 507 ribu ton. Ini terdiri dari 221 ribu ton di Januari dan Februari sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025, serta 286 ribu ton dari Maret hingga Mei sebagai SPHP beras tahun 2026.
Capaian ini meningkat pesat hingga 180 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Program intervensi pangan lainnya seperti bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah dilaksanakan. Sampai akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan hingga 15,4 juta keluarga penerima manfaat.
Sumber Beras dan Program Pasar Murah
Sumber beras dalam program intervensi berasal dari panen dalam negeri. Realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog hingga akhir Mei mendekati 3 juta ton, melebihi realisasi Januari-Mei 2025 yang sebesar 2,5 juta ton.
Selain itu, program pasar murah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) juga digencarkan. Sampai akhir Mei, GPM telah terlaksana 5.037 kali di 417 kabupaten/kota, jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang sebesar 3.482 kali.
Pernyataan Kepala Bapanas
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan kehebatan pangan Indonesia yang telah mumpuni. Ia menegaskan bahwa impor pangan pokok strategis hanya berkisar 4 sampai 5 persen. “Negeriku 96 persen tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri,” ujarnya.
Angka 3,2 juta ton merupakan deviasi produksi terhadap kebutuhan konsumsi dari tiga jenis pangan pokok yang masih harus dipasok dari impor. Total proyeksi produksi dalam negeri setahun untuk 11 jenis pangan pokok mencapai 73,7 juta ton.
Amran bertekad untuk terus mereduksi porsi impor pangan secara nasional dengan akselerasi produksi dalam negeri. Hal ini juga menjadi sinyal peringatan kepada para pelaku anomali pangan yang lebih bahagia jika Indonesia semakin banyak impor.
Komitmen Impor Pangan
Sejak tahun 2025, Indonesia sudah berhenti impor beras umum dan jagung pakan yang kuantitasnya cukup besar. Komitmen ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 dengan ditambahkan stop impor gula untuk konsumsi.
