SURABAYA – Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Putusan di tingkat banding tersebut sekaligus menjadi perhatian terkait batas pertanggungjawaban hukum tenaga pemasaran freelance dalam menawarkan produk investasi.
Putusan perkara pidana Nomor 2026/Pid/2026/PT SBY itu dibacakan pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Majelis hakim yang diketuai Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., menyatakan kedua terdakwa bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Agustin Widyawati didampingi tim advokat dari Kantor Hukum Intriqi Law Firm yang terdiri atas Arief Budi Nugroho, S.H., C.R.A., Rafi Muhammad Irfan, S.H., Udin Zaenudin, S.H., Rizki Pratama, S.H., dan Debby Shintya N.A., S.H.
Tim kuasa hukum mengapresiasi putusan tersebut. Mereka menilai vonis bebas ini tidak sekadar menjadi hasil perjuangan di persidangan, tetapi juga membuka jalan bagi pemulihan harkat, martabat, serta nama baik kliennya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertimbangan majelis hakim adalah mekanisme penempatan dana investasi oleh saksi Salim Himawan Saputra. Dana tersebut diketahui ditransfer langsung ke rekening PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi Agustin maupun Ranto.
Selain itu, majelis hakim turut mempertimbangkan adanya komisi sebesar 2 persen yang diterima saksi dari dana investasi tersebut.
Menurut tim advokat, fakta tersebut perlu dilihat secara proporsional untuk membedakan peran tenaga pemasaran dengan tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana investasi.
Arief Budi Nugroho mengatakan, tenaga marketing freelance pada dasarnya menjalankan fungsi pemasaran produk perusahaan dan tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana nasabah.
“Marketing freelance tidak terlibat dalam pengelolaan dana, apalagi menikmati dana hasil penjualan produk perusahaan secara langsung,” tutur Arief.
Ia bersama timnya berpandangan, kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah tidak serta-merta dapat dibebankan kepada tenaga pemasaran. Terlebih, apabila dana investasi disetorkan langsung ke rekening perusahaan dan bukan melalui rekening pribadi marketing.
Tim advokat juga menyoroti posisi saksi yang dalam perkara tersebut merupakan nasabah sekaligus memiliki latar belakang sebagai sesama marketing freelance di perusahaan yang sama. Kondisi ini, menurut mereka, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami hubungan dan peran masing-masing pihak.
Atas dasar itu, mereka mendorong adanya kajian akademis yang membahas batas pertanggungjawaban hukum antara tenaga pemasaran, nasabah, dan perusahaan. Penilaian terhadap suatu perkara, menurut tim advokat, perlu mempertimbangkan peran, kewenangan, serta keterlibatan nyata masing-masing pihak.
Mengenai kemungkinan upaya hukum lanjutan, tim kuasa hukum merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Mereka berpandangan putusan bebas tersebut bukan merupakan objek kasasi sehingga pengajuan kasasi oleh JPU dinilai berpotensi tidak memenuhi persyaratan formil.
Meski demikian, tim advokat menegaskan tetap menghormati hak JPU untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain mengawal putusan banding, tim kuasa hukum juga mempertimbangkan pengajuan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penilaian akademis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya.
Upaya pemulihan nama baik Agustin juga menjadi perhatian tim advokat. Mereka membuka kemungkinan menempuh langkah hukum lainnya guna memperjuangkan rehabilitasi serta meminta pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa dan kerugian yang dialami kliennya.
“Putusan bebas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya memulihkan harkat, martabat, dan nama baik klien kami serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Arief.
Dengan putusan tersebut, tim kuasa hukum berharap Agustin Widyawati memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan untuk memulihkan nama baiknya setelah menjalani proses hukum dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.
