SURABAYA – Perguruan tinggi dituntut tidak hanya mengejar prestasi dan peringkat di tingkat global, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akses pendidikan yang merata, lingkungan kampus yang inklusif, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan sebuah institusi pendidikan.
Komitmen tersebut ditegaskan Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE, MSi, MFin, saat menyampaikan keynote speech dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) bertajuk “Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis”, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C UNAIR itu menjadi momentum untuk mendorong perubahan paradigma dalam memandang keberhasilan perguruan tinggi. Menurut Prof Madyan, pencapaian akademik dan reputasi institusi harus berjalan beriringan dengan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, prinsip kesetaraan tidak hanya diterapkan dalam penerimaan mahasiswa, tetapi juga harus tercermin dalam kegiatan penelitian dan pemanfaatan teknologi. Hasil riset akademisi diharapkan memiliki daya ungkit serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas akademik tidak hanya berorientasi pada capaian institusi, tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Prinsip tersebut sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas, tujuan ke-5 mengenai kesetaraan gender, tujuan ke-10 tentang pengurangan kesenjangan, serta tujuan ke-16 terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Madyan turut memaparkan lima prinsip yang menjadi landasan UNAIR dalam membangun kampus inklusif dan humanis. Kelima prinsip itu meliputi kesetaraan dan keadilan, penghargaan terhadap keberagaman, aksesibilitas tanpa hambatan, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Untuk memastikan penerapannya berjalan secara berkelanjutan, UNAIR memperkuat tiga pilar utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Dari aspek regulasi, implementasi amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 diwujudkan melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.
Selain itu, UNAIR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) serta Tim Relawan Layanan Pendidikan Inklusif sebagai bagian dari penguatan lingkungan kampus yang aman dan ramah bagi seluruh mahasiswa.
“Inklusivitas tidak boleh hanya bergantung pada niat baik perorangan. Inklusivitas harus dilembagakan dalam regulasi, agar tetap berjalan siapapun pimpinannya,” tutur Prof Madyan.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai program perluasan akses pendidikan. UNAIR memanfaatkan skema bantuan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), pembebasan maupun keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), serta beragam beasiswa afirmasi.
Berbagai dukungan tersebut ditujukan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hasilnya, mahasiswa UNAIR kini berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, UNAIR menyediakan pendampingan sejak proses penerimaan melalui jalur seleksi afirmatif. Dukungan berlanjut dalam kegiatan akademik, antara lain melalui penyediaan materi perkuliahan adaptif di ruang kelas dan perpustakaan, hingga pemberian akses untuk mengikuti praktikum, magang, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Tidak hanya melalui kegiatan akademik, kontribusi UNAIR bagi masyarakat juga diwujudkan lewat program pengabdian. Salah satunya melalui misi kemanusiaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) yang menjangkau wilayah kepulauan terpencil dan daerah terdampak bencana.
Selain itu, terdapat program KKN Belajar Bersama Komunitas (BBK) yang menjadi sarana mahasiswa mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat.
Sepanjang 2026, program BBK ke-7 dan ke-8 melibatkan 79 persen mahasiswa peserta yang tersebar di 17 kabupaten di Jawa Timur. Jangkauan program tersebut juga diperluas ke tingkat internasional melalui sembilan kegiatan BBK Internasional di Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Australia, dengan partisipasi 2,8 persen mahasiswa.
Prof Madyan menegaskan, perguruan tinggi masa depan harus mampu menyelaraskan keunggulan akademik dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga harus membuka kesempatan yang adil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Universitas yang hebat tidak sekadar menghasilkan lulusan yang unggul. Kampus masa depan harus mampu mengubah keunggulan akademik menjadi kesempatan yang adil, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan bersama keunggulan yang bermoral, inovasi yang berempati, dan dampak yang berpusat pada manusia,” pungkasnya.
