Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Integritas Pegawai
Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv P3H), John Batara Manikallo, menekankan pentingnya peningkatan kinerja, pelayanan publik, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disampaikan pada pelaksanaan apel pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (13/4). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Hidayat Yasin, para pejabat struktural, serta seluruh jajaran pegawai.
Dalam arahannya, sejumlah hal disampaikan terkait instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, yang menegaskan agar seluruh jajaran mengedepankan standar pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memastikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) aktif di setiap desa dan kelurahan. Pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga harus diperketat agar layanan diberikan secara gratis, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui peran penyuluh hukum.
Dorong Akses Keadilan dan Reformasi Hukum
Di bidang regulasi, ia mendorong peningkatan kualitas Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui pendampingan intensif kepada pemerintah daerah, serta memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan nilai HAM dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Digitalisasi melalui JDIH juga perlu dipercepat guna mendukung transparansi produk hukum.
Sementara itu, dalam aspek manajemen kinerja, seluruh unit kerja diminta memaksimalkan penyerapan anggaran Triwulan II sesuai rencana serta disiplin dalam pelaporan melalui aplikasi E-Performance. Transformasi digital perkantoran juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Internalisasi Nilai PASTI dan Peran Aktif Pegawai
Ia juga menekankan pentingnya internalisasi nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga citra positif instansi, termasuk melalui penggunaan media sosial secara bijak.
“Kita tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan dokumen, tetapi untuk memastikan kehadiran hukum yang adil, regulasi yang berkualitas, dan pelayanan yang bersih bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat,” tegasnya.
Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi telah ditetapkan:
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan memperkuat Posbankum dan OBH, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum yang gratis dan berkualitas. Penyuluh hukum berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.Digitalisasi Layanan
Melalui JDIH, proses digitalisasi layanan hukum dipercepat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.Manajemen Anggaran dan Pelaporan
Unit kerja diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan mematuhi ketentuan pelaporan melalui aplikasi E-Performance. Ini menjadi langkah untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana.Transformasi Digital Perkantoran
Proses transformasi digital terus didorong untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat proses administrasi.Internalisasi Nilai PASTI
Pegawai diharapkan memahami dan menerapkan nilai-nilai PASTI dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif.
Masa Depan Kementerian Hukum Sulawesi Barat
Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, reformasi hukum, dan digitalisasi, Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tidak hanya itu, instansi ini juga berupaya menjaga citra positif melalui penggunaan media sosial yang bijak dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai.
