DPRD Kota Bandung Mendorong Kesiapan Proyek BRT
DPRD Kota Bandung menyerukan agar pemerintah pusat dan pemerintah kota bekerja sama secara optimal dalam mengelola proyek Bus Rapid Transit (BRT). Proyek ini dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kualitas pembangunannya harus diutamakan agar tidak hanya menjadi infrastruktur yang “asal jadi”.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, meminta Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan koordinasi intensif. Ia menegaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan harus sesuai dengan kualitas hasil yang diperoleh.
“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” ujarnya.
Desakan ini muncul setelah Wali Kota Bandung sempat membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT. Keputusan tersebut diambil karena ditemukan beberapa masalah terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang dinilai tidak memenuhi standar.
Uung mengingatkan agar proyek ini mendapatkan perhatian serius untuk menghindari preseden buruk keterlambatan proyek infrastruktur, seperti yang terjadi pada pembangunan Flyover Nurtanio. Menurutnya, pembangunan BRT harus mencerminkan standar kelas nasional yang mumpuni.
“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya.
Pentingnya Sosialisasi kepada Masyarakat
Selain aspek fisik, Uung juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Ia menilai pemahaman warga terkait tujuan dan manfaat kehadiran BRT masih minim, sehingga perlu adanya edukasi yang masif sebelum operasional resmi dimulai.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi dampak sistemik dari pembangunan terhadap arus lalu lintas dan kondisi sosial. Salah satu titik krusial yang disorot adalah Jalan Sudirman. Uung menilai ruas jalan tersebut saat ini sudah menyempit akibat perluasan trotoar, sehingga kehadiran jalur khusus BRT berisiko memicu kemacetan parah.
Persoalan lain yang membayangi adalah keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom. Mengingat BRT dijadwalkan mulai beroperasi pukul 06.00 WIB, potensi gesekan dengan aktivitas pasar tradisional menjadi tantangan tersendiri.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” jelasnya.
Kolaborasi untuk Mengatasi Hambatan
Uung berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan teknis maupun sosial di lapangan. Pembangunan diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi masyarakat sekitar.
“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” pungkasnya.
