Harga minyak mentah dunia kembali melonjak akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kenaikan ini berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Salah satu indikatornya adalah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang pada April 2026 mencapai US$ 117,31 per barel. Angka ini jauh lebih tinggi dari asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.
Kondisi ini menambah tekanan terhadap fiskal negara, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Meski demikian, pemerintah dinilai perlu tetap menjaga harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Yayan Satyakti, pengamat energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), menilai bahwa kebijakan mempertahankan subsidi BBM masih menjadi langkah realistis dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa hal ini penting untuk meredam dampak inflasi terhadap masyarakat.
“Jika melihat harga internasional dan sentimen domestik yang tidak baik terhadap pelemahan rupiah, idealnya pemerintah akan tetap menjaga subsidi BBM saat ini sebagai bantalan daya beli masyarakat yang semakin dalam akibat tekanan inflasi global,” ujarnya.
Menurut Yayan, langkah menahan harga BBM sangat penting karena kondisi ekonomi domestik masih menghadapi tekanan. Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi nasional, di mana konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, sementara sektor komoditas berbasis ekspor justru menikmati keuntungan besar akibat kenaikan harga global.
“Karena perekonomian domestik yang melemah sedangkan produk komoditas yang berhubungan dengan harga minyak mengalami windfall profit (seperti mineral, sawit, dan lain-lain),” tambahnya.
Ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga keseimbangan fiskal melalui dukungan terhadap sektor-sektor yang sedang menikmati windfall profit.
“Maka pemerintah harus melihat ini sebagai potensi pasar yang harus disupport bagi komoditas tersebut melalui deregulasi dan iklim investasi yang lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yayan memproyeksikan adanya perbedaan kebijakan terhadap BBM subsidi Pertalite dan BBM nonsubsidi Pertamax dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan harga Pertalite hingga akhir tahun sesuai komitmen awal. Sementara itu, harga Pertamax juga dinilai perlu ditahan sementara waktu guna mencegah pergeseran konsumsi masyarakat secara besar-besaran ke BBM bersubsidi.
“Jika berdasarkan komitmen pemerintah Pertalite akan ditahan sampai akhir tahun, tetapi untuk Pertamax karena sebagai pencegah pergeseran konsumsi ke Pertalite. Maka Pertamax idealnya ditahan sampai batas harga minyak turun secara perlahan. Bisa 2-3 bulan ke depan, ketika eskalasi perang turun atau berakhir,” jelasnya.
