Konferensi Republik: Membangun Kekuatan Masyarakat Sipil sebagai Pilar Republik
Pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, hingga tokoh nasional akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam sebuah forum yang bertajuk “Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.” Acara ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam membangun dan menjaga kualitas republik.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan ruang refleksi bagi berbagai pemikiran yang selama ini tersebar di berbagai gerakan. Tujuan utamanya adalah untuk mempertemukan, mempertegas, dan mengubah pemikiran tersebut menjadi kehendak kolektif yang terorganisasi.
“Forum ini sejatinya adalah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir,” ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu dalam keterangan tertulis. “Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik.”
Menurut Sudirman, sejarah telah mencatat bahwa masyarakat sipil selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, termasuk penggerak utama menuju kemerdekaan. Ia mencontohkan beberapa gerakan masyarakat sipil yang tercetus setiap periode dua dekade, mulai dari peristiwa 1908 dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo, lalu Sumpah Pemuda pada 1928, hingga deklarasi kemerdekaan pada 1945.
Selanjutnya, ia menyebutkan masa transisi kekuasaan dari Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno ke Orde Baru di bawah Soeharto pada 1966, hingga masa reformasi yang menjatuhkan rezim Soeharto pada 1998. Namun, Sudirman mempertanyakan apakah setelah reformasi, Indonesia telah berbenah menjadi lebih baik.
“Sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?” tanyanya.
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menambahkan bahwa tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998. “Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi yang jauh lebih licin,” katanya.
Oleh karena itu, masyarakat sipil harus mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling mengenal dan bergerak secara kolektif. Menurut dia, republik ini tak kekurangan warga yang peduli, melainkan hanya butuh penghubung yang menyatukannya.
Agenda Konferensi yang Beragam
Konferensi Republik dirancang berdasarkan kerangka berpikir tersebut. Forum satu hari penuh ini akan dibuka dengan pidato oleh Wakil Rektor UGM Arie Sujito, dilanjutkan dengan keynote address oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang meletakkan dasar-dasar pandangan antara relasi masyarakat sipil dan kekuasaan dalam konteks krisis masa kini.
Setelah itu, konferensi akan bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan, yaitu: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Berikutnya, tujuh panel paralel akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik, seperti model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
Pembicara yang Hadir
Puluhan pembicara yang merupakan akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis, hingga pemimpin lembaga sipil, dijadwalkan hadir. Beberapa di antaranya adalah Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45), Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM), Bhima Yudhistira (CELIOS), Titi Anggraini (Perludem), Victoria Fanggidae (The Prakarsa), Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK), dan Yanuar Nugroho (Nalar Institute).
Konferensi akan ditutup dengan sambutan Baiquni selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM dan founder Endgame, Gita Wirjawan, yang akan membahas pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas bangsa di Asia Tenggara.
Hasil yang Diharapkan
Sudirman dan Yanuar menegaskan bahwa tema “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” bukan sekadar slogan seremonial. Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.
Oleh sebab itu, Konferensi Republik diupayakan untuk menghasilkan dua hal konkret: rumusan bersama tentang peran masyarakat sipil sebagai pilar republik, dan langkah-langkah konkret pasca-konferensi.
