JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyampaikan kritik terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Dalam kesempatan tersebut, Novita menyoroti pentingnya memperhatikan posisi Indonesia secara objektif dalam kompetisi pariwisata Asia Tenggara. Ia menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh kementerian tidak cukup hanya berdasarkan capaian devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan asing.
“Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia,” ujar Novita dalam pernyataannya.
Untuk itu, Novita mengusulkan agar Kementerian Pariwisata menyajikan data komparatif dengan negara tetangga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Menurutnya, hal ini penting agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian yang terukur dan tidak sekadar habis untuk promosi rutin.
Tiga Masalah Utama yang Harus Diselesaikan
Novita Hardini juga menyoroti tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa poin utamanya:
Akselerasi konektivitas udara
Ia menilai promosi masif akan sia-sia tanpa didukung penerbangan langsung ke berbagai daerah. Contohnya, penerbangan langsung dari Bangkok ke Manado atau ke Kediri untuk menyokong destinasi di Trenggalek. Tanpa akses yang memadai, potensi wisata tidak akan maksimal.Reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah
Novita menyebut, berdasarkan aspirasi kepala daerah saat kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, banyak potensi investasi pariwisata mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan. Komunikasi antar lembaga seperti dengan Perhutani dan Kementerian Kehutanan sering kali mengalami hambatan. Ia menuntut Kementerian Pariwisata hadir memitigasi hambatan birokrasi tersebut.Pemberian kewenangan fiskal ke daerah
Menurut Novita, para kepala daerah sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara secara kreatif, tetapi pemerintah pusat harus memberi keluwesan bagi daerah membuka pos-pos pemasukan baru dari sektor pariwisata. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Mengacu pada Kesuksesan Dubai
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII itu mengajak Menteri Pariwisata berkaca pada kesuksesan Dubai. Ia menjelaskan, negara yang awalnya bergantung pada minyak bumi kini mencetak pendapatan luar biasa dari pariwisata yang digenjot habis-habisan tanpa hanya mengandalkan pajak dari rakyat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik, Indonesia juga bisa meraih hasil yang sama dalam sektor pariwisata.
