SURABAYA – Keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih menjadi tantangan bagi Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Jawa Timur dalam menjalankan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin mengatakan, beban wilayah binaan yang harus ditangani sejumlah PKB di kabupaten/kota masih cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat pendampingan keluarga di sejumlah daerah membutuhkan dukungan sumber daya manusia tambahan.
Di Kabupaten Sumenep, misalnya, satu penyuluh rata-rata menangani hingga 17 desa/kelurahan. Sementara di Bojonegoro, satu PKB membina sekitar 14 desa/kelurahan.
Beban tersebut semakin berat karena masih terdapat enam kecamatan di Sumenep yang belum memiliki pengampu atau penyuluh KB.
“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” kata Shodiqin dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya.
Menurut Shodiqin, kondisi di wilayah perkotaan seperti Surabaya memiliki karakteristik berbeda. Seorang PKB dapat membawahi satu hingga dua kecamatan, sehingga pengukuran beban kerja tidak bisa hanya didasarkan pada jumlah desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan.
Di tengah keterbatasan jumlah PKB, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur mengoptimalkan peran kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini, jumlah TPK di Jawa Timur mencapai sekitar 93.000 orang.
Puluhan ribu TPK tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membantu PKB melakukan pendampingan keluarga sekaligus mendukung pencapaian target program di lapangan.
Selain penguatan sumber daya, pola pengukuran kinerja PKB juga mulai diarahkan pada capaian yang lebih substantif. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono meminta PKB tidak lagi hanya berorientasi pada capaian administratif maupun jumlah kegiatan.
Menurutnya, kinerja harus diukur berdasarkan hasil atau outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas keluarga dan penyiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” ujar Budi.
Ia menilai pekerjaan PKB harus memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah keluarga yang didampingi atau banyaknya sosialisasi yang digelar, tetapi juga dari perubahan kondisi keluarga di wilayah binaan.
Persoalan seperti stunting, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga kualitas keluarga perlu menjadi bagian dari indikator yang diperhatikan dalam pengukuran kinerja.
Budi juga menegaskan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) yang berada di kisaran 2,13 tidak berarti pelayanan kontrasepsi tidak lagi diperlukan.
Pelayanan kontrasepsi tetap penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap hak reproduksi serta dapat merencanakan kehamilan sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga.
Dalam sesi interaktif, PKB Kota Surabaya Nismawati menjelaskan bahwa kontrasepsi masih dibutuhkan pasangan usia subur. Pelayanan juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan peserta KB agar tidak terjadi drop out.
Penjelasan tersebut mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa program KB tidak semata-mata berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga mendukung keluarga dalam merencanakan kehamilan secara aman dan bertanggung jawab.
Transformasi program juga diarahkan pada pembangunan ekosistem pendampingan keluarga yang berkelanjutan. Pendampingan tidak menunggu hingga anak lahir, melainkan dimulai sejak calon pengantin.
Calon pengantin perlu mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pendampingan kemudian dilanjutkan pada masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.
Kolaborasi PKB dan TPK dengan Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa/kelurahan, serta Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendampingan keluarga yang terpadu.
“Pendampingan keluarga harus dimulai dari calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, menyusui, baduta, balita dan seterusnya sampai lansia,” jelas Budi.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Budi meminta pegawai tidak menjadikan usia maupun masa kerja sebagai alasan untuk berhenti belajar.
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Teknologi seperti ChatGPT, Gemini, dan NotebookLM dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama.
Meski demikian, pemanfaatan AI harus dilakukan secara hati-hati, terutama berkaitan dengan keamanan data serta risiko penggunaan teknologi dalam perang siber.
Budi juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja ASN ke depan akan semakin objektif dan terintegrasi. Salah satunya melalui pendekatan penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan, hingga masyarakat.
Prinsip meritokrasi juga akan diperkuat. Pegawai dengan kinerja terbaik akan memiliki peluang lebih besar dalam pengembangan karier, penghargaan maupun promosi.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur mencatat realisasi anggaran APBN 2026 hingga 14 September mencapai 91,65 persen dari total pagu sekitar Rp293,644 miliar.
Rinciannya, realisasi belanja pegawai mencapai 83,50 persen, belanja barang 92,28 persen, dan belanja modal 99,18 persen.
Shodiqin mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesiapan Jawa Timur dalam mengoptimalkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program.
“Masih bulan September sudah realisasi 91,65 persen. Kalau memang ada dukungan anggaran lagi, kami siap melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur,” katanya.
Selain APBN, sejumlah kegiatan di kabupaten/kota juga mendapat dukungan APBD. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Jawa Timur memiliki pagu sekitar Rp209,285 miliar dengan realisasi rata-rata sekitar 40,21 persen.
Kabupaten Bangkalan juga disebut menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang mencatat capaian tinggi secara nasional dalam Rakor sebelumnya.
Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur berharap dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan SDM dan anggaran dapat terus diperkuat. Dengan demikian, keterbatasan tenaga PKB di sejumlah wilayah tidak menjadi hambatan dalam memastikan program pembangunan keluarga berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut diharapkan membuat kinerja PKB tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
