SURABAYA – Universitas Airlangga (Unair) terus memperluas kontribusinya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menerjunkan sekitar 3.000 mahasiswa setiap tahun untuk mendampingi masyarakat di 353 desa melalui program Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Komunitas (KKN-BBK).
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Unair, Prof. Muhammad Miftahussurur mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan pertama, yakni pengentasan kemiskinan (No Poverty).
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberian bantuan sosial. Dibutuhkan langkah berkelanjutan yang mencakup pemerataan pendidikan, perlindungan sosial, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, hingga pemanfaatan riset dan inovasi untuk menjawab persoalan di lapangan.
“Pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui berbagai program bantuan. Perguruan tinggi juga harus hadir melalui pendidikan inklusif, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta riset dan inovasi yang mampu memberikan solusi nyata,” ujar Miftahussurur di diskusi panel rangkaian Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Unair, Kamis (12/11/2026).
Di sektor pendidikan, Unair berupaya memastikan mahasiswa tetap dapat menyelesaikan studi meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Pada 2025, dari total 11.897 mahasiswa yang diterima, sebanyak 1.434 mahasiswa mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, kampus menyediakan kebijakan penangguhan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan.
Upaya tersebut turut diperkuat dengan pendampingan akademik melalui dosen wali dan penerapan early warning system. Sistem ini berfungsi memantau perkembangan studi mahasiswa sekaligus mendeteksi lebih dini potensi hambatan akademik yang dapat berujung pada putus kuliah.
“Kami ingin memastikan tidak ada mahasiswa yang gagal menyelesaikan kuliah hanya karena persoalan biaya. Karena itu, dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk beasiswa atau keringanan UKT, tetapi juga pendampingan selama mereka menempuh pendidikan,” jelasnya.
Unair juga memperkuat perlindungan mahasiswa melalui dukungan kebutuhan pangan, di antaranya program Jumlah Berkah, bantuan sembako, serta gerakan solidaritas sosial di lingkungan kampus. Fasilitas layanan kesehatan dan konseling juga disediakan untuk menunjang kesejahteraan fisik maupun psikologis mahasiswa.
Sementara itu, pemberdayaan ekonomi di luar kampus dilakukan melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan pelaku usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa.
Melalui KKN-BBK, mahasiswa didorong tidak sekadar melaksanakan kegiatan pengabdian, tetapi juga terlibat dalam mengidentifikasi persoalan dan menyusun solusi bersama masyarakat. Program tersebut telah menjangkau berbagai wilayah, mulai Jawa Timur, Aceh, Sumatera, Madura, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam waktu dekat, Unair juga merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat di NTT dengan melibatkan 20 mahasiswa dan dua dosen pembimbing lapangan.
Miftahussurur menekankan, pemberdayaan ekonomi harus menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Pendampingan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, perlu diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pemasaran, dan mengembangkan usaha secara mandiri.
“Penguatan UMKM bukan sekadar memberikan pendampingan sesaat. Kami ingin mendorong transformasi ekonomi masyarakat agar usaha yang mereka miliki bisa berkembang dan semakin mandiri,” katanya.
Untuk memperbesar jangkauan program, Unair juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta berbagai institusi lainnya. Dalam paparannya, Miftahussurur menyebut Unair telah memiliki 830 kemitraan nasional dan 984 kemitraan dengan berbagai institusi, termasuk rumah sakit, lembaga pendidikan, yayasan, hingga organisasi masyarakat.
Kemitraan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengembangkan riset bersama serta merumuskan kebijakan daerah berbasis SDGs. Melalui penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan kemiskinan, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Miftahussurur menjelaskan, SDG 1 memiliki tujuh target dan 15 indikator yang mencakup pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemerataan akses terhadap layanan dasar, peningkatan ketahanan kelompok rentan, hingga penanganan berbagai risiko dan bencana.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui keunggulan akademik dan penelitian, tetapi implementasinya harus selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah.
“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi. Perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak dan berkelanjutan,” pungkasnya.
