SURABAYA – Pemerataan pendidikan tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan lebih dari sekadar perluasan akses masuk perguruan tinggi. Keberlanjutan studi mahasiswa, penguatan kapasitas institusi, hingga keselarasan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Klaster 4 dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Koordinator Panel Klaster 4, Nur Mayna, memaparkan hasil pembahasan tersebut di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C, Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Menurut Mayna, transformasi pendidikan tinggi di wilayah 3T harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif. Langkah tersebut mencakup kebijakan afirmatif, dukungan pendanaan, penguatan layanan pendidikan, serta kolaborasi berbagai sektor.
Dari hasil diskusi, Klaster 4 merumuskan tiga agenda strategis untuk mendorong pemerataan sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi di wilayah 3T.
“Pemerataan pendidikan tinggi di wilayah 3T tidak cukup hanya dengan membuka akses. Kita juga perlu memastikan keberlanjutan pendanaan, memperkuat kapasitas institusi, serta membangun kolaborasi,” jelas Mayna.
Perkuat Akses dan Keberlanjutan Pendidikan
Agenda pertama adalah memperkuat kebijakan nasional pendidikan tinggi melalui penerapan kebijakan afirmatif bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dukungan ini diperlukan agar institusi pendidikan di wilayah 3T memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan kompetitif dan menghasilkan lulusan berkualitas.
Agenda kedua menyangkut pemerataan pendanaan dan keberlanjutan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun kelompok rentan memerlukan dukungan agar tidak terhambat dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.
Untuk itu, kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan dunia industri perlu diperkuat melalui pemberian beasiswa, subsidi pendidikan, hingga skema pendanaan jangka panjang.
Mayna menegaskan, kolaborasi antarpihak tersebut harus mampu menghadirkan kesempatan pendidikan yang lebih inklusif, bukan sekadar memberikan bantuan pembiayaan.
“Penguatan akses pendidikan perlu didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, dunia industri, dan masyarakat harus mengambil peran melalui kemitraan strategis, beasiswa, subsidi pendidikan, serta pendanaan yang berkelanjutan,” jelas Mayna.
Sementara itu, agenda ketiga berfokus pada penguatan ekosistem layanan pendidikan tinggi. Upaya ini meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, serta pengembangan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa.
Selaraskan Pendidikan dengan Pembangunan Daerah
Di luar persoalan akses dan layanan pendidikan, perguruan tinggi di wilayah 3T juga didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.
Pendidikan, penelitian, dan inovasi perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan prinsip ekonomi berkeadilan, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Riset dan inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan secara langsung.
Dalam pemaparannya, Mayna kembali menyoroti pentingnya keterhubungan antara pendidikan tinggi, potensi lokal, dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Pendidikan tinggi perlu terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Integrasi kesejahteraan, pengetahuan lokal, riset, dan inovasi menjadi bagian penting untuk menghasilkan solusi yang tepat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Mayna.
