SURABAYA – Perguruan tinggi dituntut tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola dan pembelajaran, tetapi juga memastikan kehadirannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, transformasi pendidikan tinggi perlu diarahkan pada penguatan institusi, adaptasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, hingga pemerataan akses pendidikan.
Arah transformasi tersebut dirangkum dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak, yang merupakan sintesis hasil Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T Basaruddin, memaparkan matriks tersebut di Hall Lantai 1 Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Dalam pemaparannya, Basaruddin menjelaskan bahwa matriks tersebut mencakup empat klaster utama yang menjadi landasan penguatan peran perguruan tinggi. Menurutnya, potensi pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar dan perlu disatukan melalui kolaborasi agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin.
Penguatan Tata Kelola dan Transformasi Pembelajaran
Klaster pertama berfokus pada penguatan tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan perguruan tinggi. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi penguatan otonomi dan akuntabilitas institusi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjamin keberlanjutan kampus.
Basaruddin menegaskan, perguruan tinggi perlu memiliki sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup keluaran (output), tetapi juga hasil (outcome) dan dampak (impact) dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya GuG dan otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.
Sementara itu, klaster kedua diarahkan pada transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan penguatan kualitas lulusan. Salah satu langkah yang didorong adalah integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun asesmen.
Selain itu, perguruan tinggi perlu meningkatkan kematangan digital, memperkuat integrasi dan keamanan data, serta memastikan penggunaan AI berjalan sesuai kebijakan nasional melalui mekanisme implementasi dan pengawasan yang jelas.
“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basaruddin.
Kolaborasi dan Pemerataan Dampak Pendidikan Tinggi
Pada klaster ketiga, penguatan diarahkan pada kemitraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, serta masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Basaruddin menilai perguruan tinggi perlu lebih terbuka dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak agar hasil riset dan inovasi tidak berhenti di lingkungan akademik.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” katanya.
Adapun klaster keempat menitikberatkan pada akses, inklusi, dan penguatan jejaring pendidikan tinggi. Fokusnya mencakup peningkatan layanan bagi kelompok rentan, perluasan kemitraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengembangan kolaborasi antarkampus hingga diaspora internasional.
Menurut Basaruddin, upaya tersebut perlu didukung sistem afirmasi dan kemitraan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili atau memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.
