INDONESIAKINI.ID – Ketidakpastian aturan dinilai menjadi risiko utama jika target Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati 70 persen hasil pertambangan dijalankan tanpa metode penghitungan dan mekanisme yang adil. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, mengatakan pemerintah perlu merancang aturan yang menyesuaikan kondisi tiap komoditas agar kebijakan itu tidak mengganggu kepastian investasi.
Bisman menilai arahan tersebut memiliki dasar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari kepentingan negara. Namun, ia mengingatkan angka 70 persen bukan berarti pemerintah mengambil persentase yang sama dari laba setiap perusahaan tambang. Sasaran itu, menurut dia, lebih tepat dihitung sebagai total manfaat ekonomi yang diterima Indonesia dari kegiatan pertambangan.
“Jadi negara enggak boleh hanya menjadi penerima royalti dan pajak, yang jumlahnya juga belum maksimal. Negara harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan pertambangan,” ujar Bisman kepada Kontan, Minggu (15/11/2026). Ia menyebut target tersebut dapat dicapai secara prinsip, tetapi perhitungannya perlu memasukkan beragam kontribusi, bukan hanya penerimaan kas pemerintah.
Unsur yang dapat dimasukkan meliputi pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dividen dari badan usaha milik negara, serta nilai kepemilikan pemerintah pada perusahaan tambang. Penghitungan juga dapat melihat dampak kegiatan terhadap perekonomian, termasuk jumlah tenaga kerja yang terserap, alih teknologi, dan pemanfaatan barang maupun jasa buatan industri domestik.
Besaran kewajiban yang diberlakukan sama kepada seluruh komoditas berpotensi membuat investasi kurang menarik dan melemahkan daya saing pertambangan Indonesia, kata Bisman. Karena itu, formula perlu mempertimbangkan ciri ekonomi masing-masing komoditas. Salah satu pilihan yang ia sampaikan ialah kerja sama investasi atau pembentukan perusahaan patungan dengan pembagian keuntungan.
Dalam skema tersebut, pemerintah perlu merinci secara terbuka biaya yang boleh dihitung sebagai modal, mulai dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur, pengadaan teknologi hingga ongkos operasional yang disepakati. Pengembalian dana investor, lanjut Bisman, perlu diperiksa auditor independen dan menggunakan tingkat imbal hasil yang wajar. Setelah modal dan imbal hasil yang disetujui terpenuhi, keuntungan dapat dibagi dengan porsi lebih besar untuk negara.
Pemerintah juga dapat memperoleh saham melalui penyertaan modal, pembelian, divestasi, atau perusahaan patungan. Namun, langkah tersebut harus memiliki landasan hukum, transparan, dan tetap menghormati hak investor. “Kalau kebijakan penguasaan saham dilakukan dengan cara paksa atau pengambilalihan secara sepihak, justru tidak baik. Ini bisa menimbulkan sengketa investasi dan mengganggu kepastian hukum,” kata Bisman. Ia memperingatkan penerapan tanpa aturan yang jelas dapat meningkatkan risiko usaha, memicu sengketa, dan mendorong investor membatalkan rencana di sektor tambang.
Penulis: Indonesiakini.id





