Hukum  

Yusril Jelaskan Tak Memeriksa Berkas Gibran: Baru Menjadi Pengacara Setelah KPU Menetapkan Paslon

Yusril Jelaskan Tak Memeriksa Berkas Gibran: Baru Menjadi Pengacara Setelah KPU Menetapkan Paslon
Yusril Jelaskan Tak Memeriksa Berkas Gibran: Baru Menjadi Pengacara Setelah KPU Menetapkan Paslon

INDONESIAKINI.ID – Yusril Ihza Mahendra menjelaskan dirinya tidak memeriksa kelengkapan berkas Prabowo-Gibran karena baru menjadi pengacara setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan itu sebagai peserta Pilpres. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai perannya sebagai kuasa hukum paslon dan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahan di X pada Senin (16/11/2026), Yusril mengatakan ia dan timnya menerima pasangan calon yang telah disahkan KPU. Ia menambahkan, saat penetapan itu, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak mengajukan sanggahan terhadap penetapan Prabowo-Gibran.

“Bukan sebelumnya. Jadi kami menerima ‘barang jadi’ paslon yang sudah disahkan KPU dan tidak disanggah oleh dua paslon yang lain (Anis-Muhaimin dan Ganjar Mahfud),” ujar Yusril. Ia menegaskan, pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan bukan bagian dari tugasnya sebagai pengacara setelah penetapan KPU.

Yusril juga mempertanyakan apakah seorang pengacara yang ditunjuk setelah penetapan calon akan mendatangi KPU untuk memeriksa ulang pemenuhan persyaratan paslon. Penjelasan itu muncul setelah warganet menyoroti peran Yusril sebagai pengacara Prabowo-Gibran dan mempertanyakan mengapa ia tidak mengecek berkas ijazah Gibran sebelum pasangan tersebut maju dalam pemilihan.

Dalam balasan di Threads pada Ahad (15/11/2026), Yusril menyebut persoalan syarat Gibran berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan ijazahnya. Menurut dia, putusan tersebut berlaku sejak surat keterangan diterbitkan atau bersifat ex tunc. Yusril menyatakan persoalan itu hanya menyangkut Gibran karena, menurutnya, hanya Gibran yang menghadapi masalah terkait ijazah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan menyerahkan keputusan pencabutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan penyerahan dilakukan dalam sidang PTUN pada Kamis sebagai tindak lanjut putusan MA.

Setelah objek gugatan dicabut, PTUN menyatakan gugatan penggugat gugur. Atip menyebut putusan itu mengakhiri perkara mengenai keabsahan surat keterangan tersebut dan tidak menyisakan langkah hukum yang dapat ditempuh. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga membenarkan terbitnya SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan yang diterbitkan pada 2019.

Penulis: Indonesiakini.id