Hukum  

Dua Warga Gugat Penghapusan Batas Jumlah Kementerian ke MK

Dua Warga Gugat Penghapusan Batas Jumlah Kementerian ke MK
Dua Warga Gugat Penghapusan Batas Jumlah Kementerian ke MK

INDONESIAKINI.ID – Dua warga negara mengajukan uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta jumlah menteri dibatasi paling banyak 34 orang, dengan alasan pembentukan kabinet yang lebih besar berisiko menambah beban anggaran dan mengurangi efektivitas birokrasi.

Permohonan itu diajukan Syamsul Jahidin, seorang advokat, bersama Dimas Yoga Pratama. Perkara tercatat di MK melalui Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menetapkan kembali batas maksimal 34 menteri. Mereka menilai penghapusan batas jumlah kementerian memberi keleluasaan besar kepada presiden untuk menentukan susunan kabinet.

Dokumen permohonan menyebut jumlah kementerian dalam pemerintahan saat ini mencapai 49. “Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” demikian isi permohonan yang dimuat di laman MKRI pada 17 November.

Para pemohon juga menyoroti kemungkinan bertambahnya pengeluaran rutin negara seiring penambahan kementerian, jabatan menteri dan wakil menteri, serta badan-badan baru. Menurut mereka, belanja birokrasi yang meningkat dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan publik lainnya.

Dalam permohonan tersebut, mereka mengaitkan kekhawatiran itu dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang disebut dapat melebar hingga 2,85 persen terhadap produk domestik bruto. Mereka juga membandingkan Kabinet Merah Putih yang memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian dengan kabinet pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, yang masing-masing mempertahankan jumlah 34 kementerian.

Para pemohon berpandangan, penambahan pejabat dan lembaga pemerintahan membawa konsekuensi belanja jangka panjang, bukan hanya perubahan struktur organisasi. Mereka menyatakan beban tersebut dapat berdampak pada hak konstitusional pemohon; MK belum memutus permohonan itu.

Penulis: Indonesiakini.id