MAUMERE – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere Santo Thomas Morus Periode 2025–2026 menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Gedung DPRD Sikka pada Jumat, 23 Mei 2025.
Audiensi ini menjadi platform bagi PMKRI untuk menyuarakan tiga isu krusial yang menjadi perhatian utama masyarakat Sikka: kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah, kualitas layanan RSUD TC Hillers, serta harapan partisipasi organisasi kepemudaan dalam rapat dengar pendapat.
Desakan Terkait Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Tanah di Lima Kecamatan
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PMKRI Maumere menyampaikan keprihatinan mendalam terkait fenomena kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah di Kabupaten Sikka, khususnya di lima kecamatan: Palue, Mapitara, Doreng, Waiblama, dan Tanawawo.
“Berdasarkan pantauan kami di lapangan dan laporan masyarakat, harga minyak tanah di Sikka telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, bahkan mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter di beberapa tempat. Ini adalah beban berat bagi rakyat kecil,” tegas perwakilan PMKRI.
Mereka juga menyoroti indikasi kelangkaan di tingkat pangkalan yang memicu praktik penjualan di atas HET oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stef Sumandi, menjelaskan bahwa dua hari sebelumnya pihaknya telah memanggil Dinas Perekonomian dan Pertamina untuk membahas isu ini. Sebagai rekomendasi, DPRD menemukan bahwa kuota pangkalan sebenarnya mencukupi. Namun, pihaknya mengusulkan perubahan alokasi dari semula 200 KK per pangkalan menjadi 150 KK per pangkalan untuk memastikan distribusi yang lebih merata.
DPRD juga mendorong Pemkab Sikka memastikan distribusi yang adil dan legal, serta menyoroti perbedaan harga dengan kabupaten lain. Untuk mengatasi kecurangan bisnis dan menjaga stabilitas harga, DPRD merekomendasikan kerja sama lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi agar terjadi pemerataan harga di seluruh Flores.
Terkait kendala standar kendaraan pengangkut (kapasitas 5.000 liter) dan akses ke wilayah terpencil, DPRD menyarankan agar Pertamina berkoordinasi dengan Pemda dan Pertamina Pusat untuk merevisi aturan, sehingga volume pengangkutan dapat dikurangi menjadi 2.500 liter. Upaya sosialisasi HET dan transisi penggunaan gas LPG untuk jangka panjang juga menjadi perhatian.
Sorotan Terhadap Kualitas Layanan RSUD TC Hillers
Isu kedua yang diangkat PMKRI menyangkut sektor kesehatan, khususnya kasus kematian ibu hamil dan bayinya di RSUD TC Hillers yang diduga akibat kelalaian medis.
“Kami sangat prihatin dengan kasus ini. Ini adalah tragedi yang tidak boleh terulang. Sebagai organisasi pemuda, kami menuntut transparansi dan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. Siapa pun yang terbukti lalai harus bertanggung jawab,” ujar perwakilan PMKRI.
Mereka mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya dalam mendorong perbaikan mendasar pada kualitas layanan, ketersediaan tenaga medis kompeten, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di RSUD TC Hillers.
Ketua DPRD Sikka menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan komitmen untuk mengupayakan implementasi maksimal Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah. Perda itu mencakup aspek mendasar hingga substansial dan membutuhkan kerja kolektif dari seluruh pihak—ibu hamil, keluarga, bidan, rumah sakit, hingga pemerintah.
Ia menegaskan DPRD satu suara dalam mendorong perbaikan manajemen RSUD TC Hillers, baik dari sisi personel maupun sistem.
Harapan Partisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat
Pada poin terakhir, PMKRI Maumere menyampaikan harapan agar DPRD Sikka memfasilitasi dan melibatkan organisasi kepemudaan, termasuk PMKRI, dalam rapat dengar pendapat.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Stef Sumandi menyatakan bahwa meskipun belum ada jadwal pasti dalam waktu dekat, DPRD sangat terbuka dan menyambut niat PMKRI untuk berpartisipasi.
“Ini adalah rumah rakyat, rumah Kula Babong,” ujarnya, menegaskan keterbukaan lembaga legislatif terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya pemuda.
PMKRI: Akan Terus Kawal Amanat Penderitaan Rakyat
Menutup audiensi, Ketua Presidium PMKRI Maumere Periode 2025–2026, Fabianus Rowa, menegaskan komitmen organisasinya.
“PMKRI akan terus mengawal persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Sikka. Sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan, sudah menjadi kewajiban kader PMKRI untuk menebus Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat,” tegas Fabianus.
Ia menekankan pentingnya realisasi atas setiap poin yang dibahas. “Kami berharap hal-hal baik yang sudah didiskusikan hari ini tidak hanya berhenti di kata-kata, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka,” pungkasnya. [Nikolaus Sanggu]
