JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mempercepat pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai strategi pemerataan energi nasional. Terbaru, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional 47 unit PLTS yang tersebar di 47 desa pada 11 provinsi di seluruh Indonesia, Kamis (26/6), dalam seremoni terpusat di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.
Prabowo menegaskan bahwa pengembangan energi surya sangat krusial untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil, desa-desa di gunung juga bisa punya akses terhadap listrik,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah, PLN, dan mitra swasta dalam mewujudkan proyek PLTS secara masif. Menurutnya, langkah ini bukan hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga selaras dengan target Net Zero Emissions pada 2060.
“Kita bisa jadi salah satu negara yang mencapai zero carbon emissions tepat waktu. Lebih penting lagi, kita bisa memotong biaya logistik dan menghasilkan energi bersih di daerah terpencil,” tambah Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS menjadi andalan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi desa.
“Dalam waktu 4-5 tahun, insyaallah, seluruh desa yang belum teraliri listrik akan mendapatkan akses melalui PLTS, lewat kerja sama pemerintah, swasta, dan PLN,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pemerataan energi di wilayah 3T.
“Ini bukan hanya soal menghadirkan listrik, tapi membangun masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif. Program ini juga mengangkat derajat kehidupan masyarakat,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, 47 PLTS yang diresmikan memiliki total kapasitas 27,8 megawatt (MW) dan melistriki 5.383 rumah tangga di 47 desa.
“Dulu anak-anak belajar ditemani lampu minyak, sekarang mereka bisa belajar lebih lama. Layanan kesehatan membaik, usaha rakyat pun berkembang. Inilah makna keadilan energi,” tutup Darmawan.
