Sinergi Lintas Daerah: Cirebon dan Kuningan Bersatu Atasi Ancaman Banjir

Banjir yang pernah melanda Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 lalu menjadi pengingat keras bahwa fenomena alam tidak mengenal batas administratif. Air hujan yang turun di pegunungan Kuningan, daerah hulu, kerap kali berakhir menjadi ancaman serius bagi warga di wilayah hilir Cirebon. Peristiwa ini mendorong kedua kabupaten untuk mengambil langkah konkret dan bersinergi dalam penanganan banjir yang lebih efektif.

Menyadari urgensi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar pertemuan khusus di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, pada Jumat, 2 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah. Kabupaten Cirebon, sebagai wilayah hilir, sangat bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah hulu, yaitu Kabupaten Kuningan.

Menjaga Hulu, Menyelamatkan Hilir: Kunci Utama Pengendalian Banjir

Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam di wilayah hulu merupakan kunci utama untuk menekan risiko banjir di daerah hilir. “Cirebon ini wilayah hilir. Kalau kondisi lingkungan di hulunya tidak dijaga, maka dampaknya pasti akan dirasakan di hilir,” ujar Imron. Ia menambahkan bahwa kelestarian alam di Kabupaten Kuningan, sebagai wilayah hulu, harus dijaga secara komprehensif.

Keseimbangan ekosistem di daerah hulu memiliki pengaruh besar terhadap kondisi aliran air di wilayah hilir. Kerusakan kawasan resapan air dan maraknya bangunan liar di bantaran sungai menjadi faktor yang memperparah banjir. “Bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air ini menghambat aliran air. Saat hujan deras, air tidak punya ruang untuk terserap, akhirnya meluap dan menimbulkan banjir,” jelas Imron.

Langkah Konkret: Penanaman Pohon dan Normalisasi Sungai

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, kedua pemerintah daerah sepakat untuk melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan Cirebon–Kuningan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan daya serap air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Penanaman pohon massal ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi limpasan air saat musim hujan.

Selain fokus pada upaya pelestarian alam, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga berkomitmen untuk melakukan pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Kami rutin berkoordinasi dengan BBWS untuk mempercepat normalisasi sungai di kawasan hilir agar sungai bisa menampung debit air saat curah hujan tinggi,” terang Imron. Normalisasi sungai ini penting untuk memastikan kapasitas sungai mencukupi saat volume air meningkat drastis.

Peran Serta Masyarakat: Sanksi Tegas dan Edukasi Lingkungan

Tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pelestarian alam, Pemkab Cirebon juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Sanksi tegas akan diterapkan bagi warga yang masih membuang sampah ke sungai. “Sampah ini salah satu penyumbang utama terjadinya banjir. Kesadaran masyarakat harus dibangun dan jika masih membandel tentu akan kami tindak tegas,” tegas Imron. Edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik akan terus digalakkan.

Tanggung Jawab Bersama: Perspektif Kabupaten Kuningan

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa penanganan banjir harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, mengingat hubungan geografis dan kultural antara Kuningan dan Cirebon. “Kuningan dan Cirebon ini saudara serumpun. Alam dan lingkungan tidak bisa dijaga sendiri-sendiri, keseimbangannya harus kita rawat bersama,” ujar Dian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kelestarian alam.

Salah satu solusi penting yang diusulkan oleh Bupati Kuningan adalah pembangunan kolam retensi di wilayah hulu. Dengan adanya kolam retensi, air hujan tidak akan langsung mengalir deras ke wilayah hilir saat intensitas hujan tinggi. “Kolam retensi di wilayah hulu sangat diperlukan agar air bisa tertahan terlebih dahulu dan tidak langsung membebani daerah hilir,” ucap Dian. Pembangunan infrastruktur penampungan air ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sistem drainase di Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Kuningan juga berkomitmen untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, agar lebih peduli terhadap lingkungan. “Kami akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib membuang sampah dan menjaga lingkungan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Kuningan, tetapi juga di Cirebon,” jelas Dian. Kampanye kesadaran lingkungan akan ditingkatkan di berbagai tingkatan masyarakat.

Tantangan Iklim dan Pendekatan Holistik

Di tengah berbagai upaya yang telah dirancang, tantangan penanganan banjir semakin kompleks seiring dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan banjir bukanlah persoalan sederhana.

Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dari kedua daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi yang kuat dan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keseimbangan alam adalah kunci agar air dari hulu tidak lagi menjadi petaka bagi warga di hilir. Sinergi antara Kuningan dan Cirebon menjadi model penting dalam menghadapi tantangan lingkungan lintas wilayah.