JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Para capres menghadapi pertanyaan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan dan penyandang disabilitas.
Ganjar mengatakan bahwa ia akan menggandeng kelompok rentan dalam tiap diskusi pembentukan kebijakan publik.
Lebih jauh, Ganjar juga menekankan betapa penting pembentukan aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan.
“Dari sisi aparatur, mesti ada kontrol publik. Pengalaman kami membuat Lapor Gub, sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah tidak boleh baperan,” ucap Ganjar.
Menanggapi jawaban Ganjar, Anies juga membahas mengenai aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik. Sementara, Prabowo menyinggung soal pupuk.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Zuliansyah, menganggap para capres tak memiliki gagasan baru menanggapi pertanyaan tersebut.
Gagasan mengenai pusat aduan pelayanan publik juga sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi masih banyak kekurangan.
“Permasalahannya banyak aplikasi pelayanan publik terfragmentasi atau tidak memiliki interoperabilitas. Akibatnya, isu masalah data, seperti tadi yang disinggung soal petani, itu terjadi karena masing-masing instansi punya aplikasinya sendiri,” katanya.
Selain itu, Zuliansyah juga membahas aplikasi masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang tak terintegrasi.
“Banyak keluhan publik disampaikan melalui diadukan ke pemerintah daerah, tetapi pelayanan yang dikeluhkan itu permasalahn pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menyampaikan ke sana,” katanya.
Ganjar sebenarnya sudah menyinggung soal government super app, tapi Zuliansyah menganggap penjabaran mengenai aplikasi itu belum terlalu komprehensif karena waktu debat yang sempit.
