SURABAYA | Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk merespon potensi kenaikan permintaan dan harga bahan pangan, serta angkutan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Jumat (8/3).
Kegiatan ini dipimpin oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, bupati/walikota, Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim, Satgas Pangan, BPS, OJK, dan OPD terkait se-Jawa Timur.
Dengan tema “Memperkuat Sinergi Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 2024”, TPID berkomitmen mengusung Program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) untuk mengendalikan inflasi.
Program JATIM SIGATI tetap menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yakni keterjangkauan harga melalui program stabilisasi harga diantaranya intensifikasi operasi pasar, ketersediaan pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam, pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan.
Lalu kelancaran distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas. Serta komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah, peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi.
“Kita perlu memperkuat komitmen JATIM SIGATI sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga inflasi pada HBKN 2024 di rentang sasaran nasional 2,5±1%”, ujar Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.
HLM TPID menghasilkan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Fitri. Yang pertama adalah giat stabilisasi harga pangan melalui OP/GPM/SPHP. Kedua adalah optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK). Ketiga adalah menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang dan distributor.
Yang keempat adalah memperkuat kerjasama intra provinsi antara daerah surplus dan defisit. Kelima memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis.
Yang keenam menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan. Ketujuh adalah. penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Serta kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.
”Koordinasi, kerjasama, dan sinergi antara Pempus, Pemda, dan Bank Indonesia dalam TPIP dan TPID berperan penting dalam meminimalkan tekanan inflasi, terutama dari sisi supply”, ungkap Kepala KPw BI Jatim Erwin Gunawan Hutapea.
Dari komitmen tersebut, TPID Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi jelang HBKN Idul Fitri. Diantaranya adalah pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi, yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota. Lalu optimalisasi EPIK TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang berkelanjutan.
Kemudian penyelenggaraan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada, penyelenggaraan mudik gratis moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage. Serta komitmen transparasi harga bahan pangan strategis, melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota.
Kedepan, KPw BI Jatim bersama dengan Pemprov Jatim, akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Program JATIM SIGATI dan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Fitri, untuk mendukung tercapainya stabilitas inflasi Jawa Timur pada rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).
(nugi)
