JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Berita mengejutkan kembali menghantam negara Indonesia, kali ini perihal utang negara yang jatuh tempo pada tahun depan. Besar utang itu pun cukup membuat resah pemerintahan baru yang nanti bakal fokus memulai program dan kebijakan baru. Lebih tepatnya nominal utang itu berjumlah mencapai Rp 800,33 triliun yang nanti jatuh tempo pada 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa meskipun terdapat utang jatuh tempo yang besar, hal tersebut tidak akan menjadi masalah asalkan kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia tetap stabil.
Menurutnya, pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo tidak selalu akan langsung melakukan pencairan karena mereka masih mempertimbangkan investasi. Namun, jika stabilitas terganggu, mereka mungkin akan menjual surat utang tersebut dan meninggalkan Indonesia.
Sri Mulyani juga menyoroti bahwa tingginya pembayaran utang jatuh tempo disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Saat itu, Indonesia membutuhkan tambahan belanja sekitar Rp 1.000 triliun karena pendapatan negara turun 19% akibat berhentinya aktivitas ekonomi.
“Kami percaya bahwa asalkan kredibilitas negara ini tetap terjaga, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)-nya sehat, kondisi ekonomi stabil, dan keadaan politiknya juga stabil, maka risiko yang terkait dengan utang tersebut akan sangat kecil karena pasar akan percaya bahwa negara ini akan tetap mempertahankan stabilitasnya,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, pada Kamis (6/6/2024).
Menurut pemangku keuangan negara itu, meskipun terdapat utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, 2026, dan 2027 dengan jumlah yang signifikan, hal ini tidak akan menjadi masalah asalkan persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan politik tetap terjaga.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa para pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo mungkin tidak akan segera menjualnya karena masih membutuhkan investasi. Namun, jika stabilitas negara terganggu, mereka mungkin akan menjualnya dan meninggalkan Indonesia.
“Maka dari itu, stabilitas, kredibilitas, dan keberlanjutan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa utang jatuh tempo Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.
Keresahan pasti merambati pemerintah baru, pasalnya mereka cukup memutar otak dengan wacana memangkas anggaran kementerian untuk merealisasikan program baru mereka. Salah satunya tersiar berita anggaran Kemeterian PUPR yang bakal dipanggas 50% lebih untuk pelaksanaan program baru.
Lalu apakah Sri Mulyani dan jajarannya sudah mempersiapkannya di sisa akhir periodesasnya ini? Kita lihat saja bagaimana upaya pemerintah nanti untuk membayar utang yang mencapai 800 triliun itu. Harapannya utang terbayar tanpa harus mengorbankan keuangan setiap warganya lewat kenaikan harga kebutuhan ataupun iuran dan pajak.
