JAKARTA | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar pertemuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Pertemuan yang berlangsung pada 11 Desember 2024 di Jakarta ini membahas berbagai strategi penguatan kemitraan UMKM, termasuk sistem informasi terintegrasi yang mencakup data legalitas, akses pasar, hingga akses pembiayaan. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, atau yang akrab disapa Ifan, menekankan pentingnya harmonisasi data antar lembaga untuk mengoptimalkan pengawasan.
“KPPU telah merekomendasikan adanya Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar wajib bermitra dengan UMKM untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Bahkan, KPPU siap mengambil peran sebagai lembaga koordinatif sesuai amanat Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,” ujar Ifan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyambut baik langkah KPPU. Ia menjelaskan tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan pengawasan kemitraan, yakni arah kebijakan, langkah strategis, dan urgensi.
“Kontektivitas menjadi kunci. Jangan sampai upaya pengawasan menciptakan jarak antara pelaku usaha besar dan UMKM. Sebaliknya, harus terbangun ekosistem rantai pasok yang kuat,” ungkapnya.
Dalam diskusi, Menteri Maman juga menyoroti rendahnya keterkaitan UMKM Indonesia dalam rantai pasok global yang hanya 4%, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (46%), Thailand (29%), Filipina (21%), dan Vietnam (20%).
Untuk itu, pemerintah mendukung sentralisasi data UMKM melalui sistem informasi dinamis yang mempermudah akses pelaku usaha ke berbagai layanan, seperti pembiayaan, pasar, dan pelatihan.
Mengenai inisiatif KPPU untuk menjadi lembaga koordinasi kemitraan, Menteri Maman menilai hal ini relevan untuk memperkuat sinergi. Ia juga mengapresiasi pendekatan KPPU yang fokus pada pencegahan dan perbaikan. “Tindakan KPPU selama ini selalu mendorong solusi,” puji Menteri Maman.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Guru Besar Ekonomi Politik FEM-IPB, Ketua Tim Indeks Kemitraan LPEM UI, Bappenas, serta perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan BKPM.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
