JAKARTA | Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengusulkan integrasi jaringan gas kota (jargas) ke dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Usulan ini disampaikan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat kunjungannya bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ke Gedung KPPU Jakarta, pada 20 Desember 2024.
Menurut Ifan, sapaan Ketua KPPU, penerapan jargas dalam program tersebut dapat menghemat subsidi LPG hingga Rp 3,5 triliun per tahun serta biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun.
Langkah ini juga dianggap dapat mempercepat swasembada energi sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, KPPU juga menyoroti rendahnya tingkat persaingan usaha di sektor konstruksi.
Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor ini hanya memperoleh skor 4,89, jauh di bawah sektor perdagangan atau jasa keuangan.
Kondisi ini, menurut KPPU, perlu diperbaiki agar pembangunan perumahan berjalan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.
Menteri PKP menyambut baik rekomendasi ini dan berkomitmen untuk mempertimbangkan saran KPPU.
“Kami memerlukan dukungan KPPU agar program pembangunan rumah di perkotaan dan pedesaan ini bebas dari persaingan usaha tidak sehat,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara.
Selain mendukung efisiensi anggaran, KPPU menegaskan pentingnya investasi jargas yang memenuhi kriteria finansial dan ekonomi, serta mematuhi prinsip open access.
Sebelumnya, pada 28 Agustus 2024, KPPU juga telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait penghematan APBN dan devisa hingga Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan jargas.
Dalam diskusi tersebut, Ketua KPPU turut didampingi Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, M. Noor Rofieq, Rhido Jusmadi, serta jajaran pejabat struktural dari kedua lembaga.
