PADANG LAWAS – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Padang Lawas menuai kritik dari sejumlah pihak. Musrenbang yang seharusnya menjadi forum partisipatif penyusunan rencana pembangunan daerah dinilai kurang persiapan dan tidak inklusif.
Musrenbang yang berlangsung pada Rabu (30/4/2025) dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Namun, sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus terdiri dari HMI, IMM, dan KAMMI mengaku kecewa dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketua HMI Padang Lawas, Putra Hasibuan, menyampaikan kekecewaannya karena tidak diberi akses masuk ke ruang utama acara.
“Kami diundang secara resmi dan dijelaskan lokasi kegiatan di aula. Namun setelah menandatangani absensi, kami justru diarahkan ke luar ruangan. Lebih ironis, setelah Bupati memasuki aula, pintu ditutup rapat. Kami di luar tidak bisa mengikuti jalannya musyawarah,” ujar Putra.
Ia menambahkan, Musrenbang semestinya terbuka bagi semua pemangku kepentingan. “Kami kecewa karena acara ini tidak mencerminkan semangat tema ‘Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Padang Lawas Maju’. Bahkan, ada organisasi tingkat nasional yang tidak diundang sama sekali,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua KAMMI Padang Lawas, Tarmizi. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak dalam proses perencanaan adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. “Komitmen itu tidak akan kuat bila keterlibatan hanya bersifat simbolis,” ujarnya.
Ketua IMM Palas-Paluta, Khaidar Ansori, juga menyoroti kurangnya penghargaan terhadap peran organisasi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Kami mengapresiasi undangan ini, tapi sangat disayangkan saat baru mengisi absen, kami langsung diminta keluar. Ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap pelayanan publik,” ucapnya.
Wakil Bupati Padang Lawas, Achmad Fauzan Nasution, saat dikonfirmasi menyarankan media menghubungi panitia pelaksana yang berada di bawah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Arfan Hasibuan menyatakan, keterbatasan kapasitas aula menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
“Memang kapasitas aula kita sangat terbatas, dan kemarin saya sarankan ke Kaban Baperida (Bappeda) agar dicarikan tempat yang representatif. Untuk itu kami mohon maaf,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Bappeda Padang Lawas, Rikmat Siregar, belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui pesan singkat.
(Indra Hasibuan)
