KETAPANG – Setiap 3 Mei, dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Peringatan ini tidak sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa kebebasan berekspresi dan jurnalisme yang merdeka adalah fondasi bagi masyarakat demokratis.
Hari Kebebasan Pers Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1993, sebagai respons atas Deklarasi Windhoek, sebuah dokumen penting yang lahir dari seminar UNESCO di Windhoek, Namibia, pada 1991. Deklarasi itu disusun oleh para jurnalis Afrika yang menyerukan kemerdekaan media, pluralisme, serta perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat, di tengah tekanan politik dan sistem apartheid yang mengekang.
Sejak saat itu, 3 Mei menjadi simbol perjuangan global terhadap segala bentuk sensor, represi, dan kekerasan terhadap pekerja media. Di berbagai negara, peringatan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi sejauh mana kebebasan pers ditegakkan atau justru dibatasi.
Peringatan ini memuat sejumlah tujuan utama. Di antaranya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan pers merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, memberikan penghormatan bagi jurnalis yang gugur saat menjalankan tugas, serta mendorong negara-negara untuk menghormati komitmen mereka terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Tahun ini, UNESCO mengangkat tema “Reporting in the Brave New World: The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media” atau “Pelaporan di Dunia Baru yang Berani: Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Kebebasan Pers dan Media.”
Tema tersebut menyoroti bagaimana kecerdasan buatan mulai membentuk lanskap jurnalisme modern, baik sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi liputan, maupun sebagai tantangan, terutama terkait penyebaran disinformasi dan otomatisasi konten.
UNESCO mengingatkan bahwa inovasi teknologi, bagaimanapun bentuknya, tidak boleh menggerus prinsip dasar kebebasan pers yang independen dan bertanggung jawab. (Sukardi)
