SERANG – Gelombang kritik deras menghantam Wakil Wali Kota Serang menyusul pernyataannya dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sang pejabat terdengar menginstruksikan ASN Dinas Pendidikan untuk “mewaspadai dan menangani” wartawan serta LSM yang ia sebut sebagai bodrek, istilah peyoratif yang kerap dilekatkan pada jurnalis dan aktivis yang dianggap abal-abal.
Pernyataan ini langsung memicu respons keras dari Zefferi, aktivis senior dari Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (KPKB). “Ini bukan sekadar salah ucap, ini bentuk nyata pembusukan terhadap demokrasi,” tegas Zefferi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pagi tadi.
Menurut Zefferi, ucapan tersebut mencerminkan cara pandang bermasalah dari seorang pejabat publik terhadap peran media dan organisasi masyarakat sipil. “Kalau ada oknum jurnalis atau LSM yang menyimpang, itu tugas penegak hukum. Tapi kalau semua disamaratakan jadi bodrek, itu penghinaan terhadap profesi dan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat,” lanjutnya.
Tak tinggal diam, Zefferi mengaku sudah melayangkan surat kepada Gubernur Banten. Ia menuntut klarifikasi dan sanksi terhadap bawahannya yang dinilai telah melecehkan semangat transparansi. Ia menilai, pembiaran atas ucapan semacam itu hanya akan melanggengkan budaya antikritik di tubuh birokrasi.
“Diamnya pemimpin adalah tanda lemahnya komitmen terhadap demokrasi. Jika ini dibiarkan, jangan salahkan publik jika kepercayaan pada institusi pemerintah makin runtuh,” seru Zefferi.
Di tengah polemik ini, KPKB tidak hanya melontarkan kritik. Sebuah langkah solutif disiapkan. Workshop Kebangsaan bertajuk “Menjadi Wartawan dan LSM yang Profesional sebagai Pilar Kontrol Sosial yang Kuat” akan digelar dalam waktu dekat. Acara ini akan mempertemukan insan pers, aktivis, dan pejabat pemerintahan dalam satu forum yang bertujuan merajut kembali kesadaran bersama tentang pentingnya kontrol sosial dalam demokrasi.
“Wartawan dan LSM bukan musuh kekuasaan. Mereka mitra strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ucap Zefferi.
“Jika pejabat takut dikritik, mungkin bukan rakyat yang salah, tapi kekuasaan yang sedang pincang,” imbuhnya menutup pernyataannya dengan nada tegas.
