Opini Oleh Isna Zahrotun Nisa
Kelas : Sosiologi 5B
Universitas Bangka Belitung
BANGKA – Di era digital saat ini, masih ada Sekolah Dasar di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka belum memiliki akses internet.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas pendidikan di Indonesia tetap nyata, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Padahal, internet telah menjadi kebutuhan dasar dalam proses pembelajaran modern.
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 22,53% Sekolah Dasar di Indonesia belum memiliki akses internet (GoodStats, 2024). Sehingga siswa dan guru tidak bisa menikmati fasilitas pembelajaran digital seperti sekolah-sekolah di perkotaan lainnya.
Ketidaktersediaan internet berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Guru tidak dapat mengakses bahan ajar digital, mengikuti pelatihan daring, maupun menerapkan metode pembelajaran inovatif.
Sementara itu, siswa menjadi kurang terpapar literasi digital yang penting untuk memenuhi tuntutan pembelajaran masa depan. Kondisi ini memperlebar jurang mutu pendidikan antara sekolah di kota dan desa, serta menghambat pengembangan kompetensi siswa dalam jangka panjang.
Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, ketimpangan ini dapat dipahami dari beberapa perspektif.
Teori fungsionalisme menekankan bahwa teknologi merupakan sarana penting agar sekolah dapat menjalankan fungsi pendidikan secara optimal.
Teori konflik melihat akses internet sebagai sumber daya yang seharusnya didistribusikan secara adil agar tidak menambah ketidaksetaraan sosial.
Sementara itu, interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana internet dapat memperkaya interaksi guru dan siswa melalui metode pembelajaran yang lebih kreatif dan kolaboratif.
Ketimpangan akses internet ini mencerminkan bagaimana teknologi menjadi faktor penentu dalam proses belajar.
Sekolah membutuhkan teknologi agar dapat menjalankan fungsi pendidikannya secara maksimal. Ketika akses internet tidak merata, peluang siswa untuk berkembang juga ikut timpang.
Disinilah tampak bahwa teknologi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal distribusi kesempatan belajar yang adil. Selain itu, keterbatasan internet membuat guru sulit melakukan inovasi pembelajaran, padahal siswa sekarang membutuhkan metode yang interaktif dan berbasis teknologi.
Masalah akses internet bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga kualitas proses belajar.
Mengatasi masalah ini tentu membutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal serta menetapkan anggaran prioritas bagi sekolah dengan fasilitas minim.
Sekolah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menghadirkan jaringan yang terjangkau dan stabil. Selain itu, guru perlu mendapatkan pelatihan teknologi agar mampu mengintegrasikan pembelajaran digital secara efektif di kelas.
Dukungan masyarakat melalui komite sekolah juga dapat menjadi kekuatan tambahan dalam memperjuangkan akses internet yang layak.
Jika berbagai pihak dapat bergerak bersama, kesenjangan digital di sekolah -sekolah Indonesia bukanlah masalah yang mustahil diatasi.
Pemerataan akses internet bukan sekadar menyediakan jaringan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak di kota maupun di desa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Internet yang merata adalah langkah penting menuju pendidikan yang benar -benar inklusif dan adil bagi seluruh siswa Indonesia.
