Kementerian Komunikasi dan Digital Dorong Kolaborasi Infrastruktur Seluler
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mempercepat penerapan skema berbagi infrastruktur antaroperator seluler. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi industri telekomunikasi di tengah pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/ WFH) nasional. Langkah ini juga bertujuan untuk mendukung efisiensi energi sekaligus menjaga iklim kompetisi yang sehat.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa kolaborasi dalam penggunaan infrastruktur bersama sangat penting. Ia menekankan bahwa langkah ini akan membantu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Dengan demikian, industri telekomunikasi akan tetap stabil dan siap menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama sambil tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan.
Trafik Data yang Meningkat
Dalam situasi saat ini, beban trafik data pada infrastruktur operator sangat besar. Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS secara keseluruhan pada 2025, dengan fokus pada perluasan jaringan 4G dan 5G. Sementara itu, XLSMART (hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren) mencatatkan lebih dari 225.000 unit BTS pada akhir 2025. Telkomsel, yang belum merilis laporan terbaru, hingga kuartal III/2024 mengoperasikan sebanyak 269.066 unit BTS.
Sinergi Infrastruktur yang Lebih Kuat
Komdigi akan mengawasi sinergi infrastruktur ini, termasuk aspek pasif seperti menara dan saluran kabel bawah tanah (ducting), serta infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Tujuan dari sinergi ini adalah memperkuat konektivitas di titik-titik padat pemukiman yang menjadi pusat aktivitas digital selama masa WFH.
Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan fasilitas penunjang keandalan digital. Ini mencakup percepatan izin pembangunan menara telekomunikasi dan penyediaan gorong-gorong kabel yang lebih terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih infrastruktur.
“Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.
Kebijakan WFH sebagai Respons Krisis Global
Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi krisis global melalui penghematan konsumsi BBM. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sedang menggodok fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi ASN dan imbauan untuk sektor swasta.
Wayan optimis bahwa industri telekomunikasi nasional memiliki fundamental yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja ini. Skema berbagi infrastruktur diharapkan tidak hanya menekan belanja modal (capex) operator, tetapi juga menjaga keterjangkauan tarif layanan bagi pelanggan akhir.
Pengumuman Resmi Kebijakan WFH
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan sinyal bahwa rincian kebijakan nasional mengenai WFH sebagai upaya efisiensi energi tersebut akan diumumkan secara resmi pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Pengumuman ini dinanti oleh pelaku industri untuk menyesuaikan manajemen beban jaringan secara real-time.
