Pencairan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara dan Pensiunan Dimulai Tahun 2026
Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan, yang akan mulai dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026. Aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi dasar pelaksanaan penganggaran dan penyaluran dana tersebut.
Gaji ke-13 diberikan kepada berbagai kelompok aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Besaran gaji ke-13 mencakup komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau umum. Selain itu, pemerintah juga memasukkan tunjangan kinerja sebagai bagian dari perhitungan, meskipun tidak semua jenis tunjangan tambahan ikut terhitung dalam skema ini.
Kelompok Penerima Gaji ke-13
Beberapa kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 antara lain:
* Pegawai Negeri Sipil (PNS)
* Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
* Prajurit TNI
* Anggota Polri
* Pejabat negara
* Pensiunan
* Pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah
Hitungan Gaji ke-13 untuk PPPK
Untuk PPPK, terdapat aturan khusus dalam perhitungan gaji ke-13. Jika masa kerja kurang dari satu tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Namun, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji tersebut. Untuk CPNS daerah (APBD), komponen yang diterima serupa, namun bisa ditambah penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Sumber Pendanaan Gaji ke-13
Dana untuk pencairan gaji ke-13 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 2026.
Tujuan Pencairan Gaji ke-13
Dengan adanya pencairan gaji ke-13, pemerintah berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan aparatur negara dan pensiunan, terutama menjelang pertengahan tahun 2026. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan menjadi dorongan bagi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Pencairan gaji ke-13 akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku, dengan dana yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Dalam aturan PP tersebut disebutkan bahwa “gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.”
