SURABAYA – Ketua PGRI Surabaya, Agnes Warsiati, menilai perhatian Pemerintah Kota Surabaya terhadap kesejahteraan guru selama ini sangat baik.
Menurutnya, komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terhadap dunia pendidikan terlihat nyata melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada guru dan sektor pendidikan.
Agnes menyebut, pada Februari lalu Wali Kota Eri Cahyadi bahkan menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang peduli pendidikan. Hal itu dinilai sejalan dengan besarnya anggaran pendidikan di Surabaya yang hampir mencapai 20 persen.
“Pak wali kota sangat perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru. Bahkan ketika guru PPPK diangkat, beliau berpesan jangan sampai penghasilan mereka berkurang dibanding saat masih honor,” ujar Agnes saat diwawancarai khusus, (18/05/26) Senin.
Ia mengatakan, kolaborasi antara Pemkot Surabaya, Dinas Pendidikan dan PGRI Surabaya selama ini berjalan sangat baik.
Setiap ada kebijakan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan guru, komunikasi selalu dilakukan bersama agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Kalau ada kebijakan dari kementerian yang dirasa berdampak ke guru, beliau selalu sharing dengan kami. Jadi sejauh ini tidak ada masalah besar terkait guru di Surabaya,” katanya.
Tak hanya soal kesejahteraan, Agnes juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru. PGRI Surabaya memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu guru yang menghadapi persoalan hukum maupun konflik di sekolah.
Namun menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama ini lebih banyak dipicu oleh miskomunikasi. Karena itu, pihaknya bersama Pemkot Surabaya terus membangun komunikasi antara guru, siswa dan wali murid.
Melalui program “Bunda Guru”, lanjut Agnes, pihaknya turun langsung ke lima wilayah di Surabaya untuk mempertemukan tiga pilar pendidikan yakni siswa, guru dan orang tua.
“Kami ingin hubungan guru, orang tua dan siswa semakin harmonis. Anak-anak sekarang generasi Z, mereka hidup dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga perlu pendekatan yang baik,” ungkapnya.
Menurut Agnes, langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisasi konflik di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat sinergi dunia pendidikan di Surabaya.
Ke depan, Agnes berharap ada program hunian atau rumah dengan skema angsuran murah bagi guru, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
“Kami berharap suatu saat guru-guru punya kesempatan mendapatkan rumah dengan angsuran terjangkau. Surabaya lahannya memang mahal dan terbatas, tapi semoga nanti ada solusi agar para guru bisa memiliki hunian sendiri,” pungkasnya.
