Laporan Harta Kekayaan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025. Total harta yang dilaporkan mencapai Rp33.379.793.123 (Rp33,3 miliar). Ini merupakan pertama kalinya purnawirawan Jenderal bintang empat TNI tersebut melaporkan asetnya ke lembaga antirasuah.
Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025, menggantikan posisi Budi Gunawan. Ia menjadi bagian dari kabinet Merah Putih Prabowo.
Aset Tanah dan Bangunan
Berdasarkan laporan yang diunggah di situs LHKPN KPK, harta kekayaan terbesar Djamari terdiri dari aset tanah dan bangunan. Ia memiliki total 10 tanah dan bangunan yang tersebar di lima kota berbeda, yaitu Bogor, Kabupaten Badung, Bandung, Malang, dan Karawang.
Aset terbesar Djamari berada di Kabupaten Malang. Ia melaporkan memiliki tanah dan bangunan seluas 4.311 meter persegi dengan nilai sebesar Rp4.311.000.000 (Rp4,3 miliar). Aset tanah dan bangunan terluas kedua juga berada di Malang, yakni seluas 3.558 meter persegi dengan nilai mencapai Rp3.558.000.000 (Rp3,5 miliar).
Kendaraan Mewah
Selain aset tanah dan bangunan, Djamari juga melaporkan memiliki tujuh kendaraan roda empat dan roda dua. Semua kendaraan yang dilaporkan termasuk dalam kategori kendaraan mewah. Total nilai kendaraan tersebut mencapai Rp5.475.000.000 (Rp5,4 miliar).
Enam kendaraan roda empat dan roda dua dibeli dengan dana pribadi. Satu mobil jeep Land Rover Defender keluaran tahun 2016 dilaporkan sebagai hibah. Mobil paling mewah yang dimiliki oleh Djamari adalah Jeep Rubicon senilai Rp1.500.000.000 (Rp1,5 miliar). Selain itu, ia juga melaporkan memiliki tiga motor Harley Davidson.
Harta Kas dan Setara Kas
Djamari juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp322.876.000 (Rp33 juta). Selain itu, ia melaporkan harta kas dan setara kas sebesar Rp1.487.967.123 (Rp1,4 miliar). Ia tidak memiliki utang, sehingga total harta yang dimilikinya mencapai Rp33.379.793.123 (Rp33,3 miliar).
Hubungan dengan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Djamari pernah menjelaskan awal mula ia ditunjuk untuk mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Menurutnya, ia sering berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto karena pernah berada di satu tim yang sama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Djamari juga dekat dengan Prabowo lantaran sesama politikus Partai Gerindra.
“Seperti yang kalian ketahui saya bersama-sama dengan tim yang sama dengan Pak Sjafrie (Menhan). Katakanlah kontak dengan Pak Presiden agak sering. Saya diberi tahu Istana bahwa keesokan harinya akan diberi kenaikan pangkat,” ujar Djamari ketika menjawab pertanyaan IDN Times, di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu malam, 17 September 2025 lalu.
Djamari diberi tahu akan dilantik sebagai Menko Polkam sehari sebelumnya. “Diomongin sehari sebelumnya kalau akan dilantik sebagai menteri. Tapi tahapannya naik pangkat dulu (jadi jenderal kehormatan),” tutur dia, yang mengenakan kemeja putih.
Ketika ditanyakan apakah telepon tawaran posisi Menko Polkam disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Djamari menepisnya. Ia enggan menjelaskan lebih lanjut siapa yang menawarinya posisi Menko Polkam.
“Oh, gak (telepon bukan dari Teddy). Masak saya harus cerita semuanya,” imbuhnya, tertawa.
Peran Menko Polkam dalam Pengawasan TNI-Polri di Papua
Menko Polkam juga melarang personel TNI dan Polri di Papua melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas wilayah dan memastikan keamanan berjalan dengan baik.
Setahun sejak Presiden Prabowo menjabat, Menko Polkam menyatakan bahwa kondisi politik dan keamanan saat ini dinilai kondusif. Kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap situasi di berbagai daerah.
