Perubahan Arah Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kini mengalami pergeseran arah yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, prioritas pembangunan kini berfokus pada wilayah pedesaan atau lembur. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah provinsi untuk membalik hierarki pembangunan yang selama ini terjadi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki kesetiaan yang luar biasa terhadap negara. Namun dalam realisasi anggaran dan pembangunan, wilayah desa sering kali ditempatkan di urutan paling belakang. Ia menekankan bahwa seharusnya lembur diurus, sementara kota ditata.
Dua Skenario untuk Mempercepat Pembangunan Jalan Desa
Untuk mewujudkan target jalan-jalan desa di Jawa Barat yang mulus dan terang merata, Dedi Mulyadi telah menyiapkan dua skenario besar:
Skenario Pertama
Proyek pembangunan dan perbaikan jalan desa akan diambil alih dan dikerjakan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Skenario Kedua
Pembangunan diserahkan penuh kepada pemerintah desa setempat, namun didanai langsung melalui instrumen Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa dari provinsi yang digulirkan secara bertahap.
Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memprioritaskan intervensi anggaran pada akses jalan desa yang kondisinya rusak parah terlebih dahulu, lengkap dengan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).
Rehabilitasi Rumah Miskin Berkonsep ‘Rumah Buhun’
Selain urusan akses jalan, keberpihakan Dedi Mulyadi juga menyasar pada program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Namun, konsep Rutilahu kali ini berbeda. Dedi meminta arsitektur rumah bantuan pemerintah tersebut tidak disamaratakan dengan gaya modern perkotaan, melainkan dikembalikan pada konsep rumah buhun atau rumah tradisional Sunda.
“Konsepnya harus kembali ke rumah buhun, rumah tradisional. Rumah panggung harus tetap panggung, rumah bilik harus tetap bilik,” ujarnya. Menurutnya, arsitektur tradisional semacam rumah panggung dan rumah bilik memiliki nilai estetika, harkat, serta martabat budaya yang tinggi yang harus tetap dilestarikan di wilayah pedesaan.
Intervensi Sektor Pendidikan: Sekolah Swasta Dibayari Pemerintah
Sejalan dengan penataan infrastruktur fisik di lembur, sektor Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut digenjot. Dedi Mulyadi menargetkan tidak boleh ada lagi anak-anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Semua anak wajib mengenyam pendidikan minimal hingga jenjang SMA/SMK atau sederajat.
Untuk mendukung target wajib belajar tersebut, ia memastikan seluruh sekolah negeri di Jawa Barat tidak boleh lagi memungut biaya sepeser pun dari siswa. Sementara itu, untuk mengantisipasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemprov Jabar menyiapkan kebijakan afirmatif bagi warga kurang mampu yang terpaksa masuk ke sekolah swasta.
“Bagi siswa tak mampu yang sekolah di sekolah swasta, dibayari sama pemerintah,” pungkas Dedi Mulyadi.
