PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang meminta-minta bantuan dari pihak lain jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi Prabowo, hal ini bisa tercapai jika rakyat menjalankan aspek bernegara dan berbangsa di bidang politik, hukum, sosial, budaya, serta ekonomi dengan berpegangan pada Pancasila.
“Saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, tetapi juga akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera,” ujar Prabowo saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan besar. “Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, dan bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapan tentang transformasi perekonomian bangsa menuju sistem yang sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, ekonomi Pancasila mengacu pada empat prinsip utama: religius, perikemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial.
Kepala Negara menekankan bahwa kekayaan bukanlah komoditas yang bebas diperjualbelikan. “Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada angka statistik. Menurut dia, keberhasilan pembangunan bangsa harus diukur dari peningkatan kualitas hidup rakyat, terutama kelompok yang paling rentan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila berarti perekonomian harus berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat. Ekonomi Indonesia, menurutnya, tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengingatkan bahwa ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang egaliter dan kerakyatan. Ia menyinggung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berprinsip keadilan sosial. Kata dia, ekonomi yang berkeadilan sosial merupakan inti dari seluruh perjuangan bangsa. “Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kemajuan dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
