Keputusan Mayjen TNI Trenggono untuk Mengundurkan Diri
Mayjen TNI Trenggono memutuskan untuk mengundurkan diri dari TNI. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (3/6). Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam pergeseran jabatan di lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhamad Nas memastikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah merestui pengunduran diri Mayjen Trenggono. Saat ini proses administrasi sedang berlangsung.
”Pengunduran diri Mayjen TNI Trenggono dari dinas keprajuritan telah disetujui Panglima TNI. Hal-hal terkait administrasi kepegawaian, prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Nas pada Jumat (5/6).
Perubahan Kepemimpinan di BGN
Sebelum menunjuk Trenggono, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. Penggantinya adalah Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN.
Pemerintah menegaskan pergantian kepemimpinan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
Kasus Korupsi di BGN
Tidak lama setelah pencopotan Dadan CS dari jabatan di BGN, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan ketiganya telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
”Menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026,” kata Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry pada Rabu (3/6).
Penyelidikan dan Anggaran yang Terindikasi Disalahgunakan
Rasuah itu terungkap setelah penyidik JAM Pidsus Kejagung melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) JAM Pidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, pada 2025 negara menganggarkan Rp 85,27 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Angka itu kemudian naik signifikan pada 2026 dengan total anggaran Rp 268 triliun.
Anggaran sebesar itu mestinya dikelola bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang kredibel. Namun, oleh ketiga tersangka, duit yang bersumber dari APBN itu malah dicatut lewat yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Gawatnya, yayasan-yayasan itu abal-abal atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka (Dadan, Lodewyk, Sony), dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” terang Syarief.
