IndonesiaKini.id/Sukabumi, 10 Juli 2026 – Potret memprihatinkan kembali terlihat di Kabupaten Sukabumi. Sebuah jembatan berstatus jalan kabupaten yang berada di Lingkungan Cimapag, Bojong Genteng, RT 01 RW 02, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, hingga kini masih dalam kondisi roboh tanpa penanganan permanen.
Ironisnya, di tengah belum adanya pembangunan dari pemerintah, masyarakat justru harus bergotong royong membuat jalur darurat secara swadaya agar aktivitas sehari-hari tetap dapat berlangsung. Jalur sementara tersebut hanya mampu dilalui kendaraan roda dua dengan risiko tinggi, sementara kendaraan roda empat sama sekali tidak bisa melintas.
Akibat kondisi tersebut, mobil pengangkut hasil pertanian, kendaraan pelayanan kesehatan, hingga mobil jenazah terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Ketika hujan turun, jalur darurat menjadi licin, rawan longsor, dan berpotensi memutus akses masyarakat secara total.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Namun hingga Jumat (10/7/2026), belum terlihat adanya langkah nyata berupa pembangunan maupun kepastian kapan jembatan tersebut akan diperbaiki.
“Kami sudah berusaha semampu kami. Kami tidak mungkin membangun jembatan permanen sendiri karena membutuhkan alat berat, perencanaan teknis, dan anggaran yang besar. Yang kami harapkan hanyalah kehadiran pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat menilai kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Selain menghambat aktivitas ekonomi warga, putusnya akses jalan juga berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mobilitas masyarakat secara umum.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar segera mengambil langkah konkret dengan menurunkan tim ke lapangan, melakukan kajian teknis, menetapkan skala prioritas, serta mempercepat penganggaran pembangunan jembatan tersebut.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya Lutfi Yahya turut meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa. Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami meminta Dinas PUPR Kabupaten Sukabumi segera turun ke lokasi, melakukan pemeriksaan langsung, serta menyampaikan kepada publik kapan pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan hanya menunggu tanpa kejelasan.”
Kami juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan peninjauan seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang dapat dirasakan masyarakat. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memperbesar potensi kecelakaan serta menghambat roda perekonomian masyarakat di wilayah Cimapag dan sekitarnya. Pungkas Lutfi
Kini harapan warga tinggal satu, yakni hadirnya tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sebab bagi masyarakat, jembatan tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan urat nadi kehidupan yang setiap hari menjadi penghubung aktivitas, pelayanan, dan perekonomian warga.(Budi)
