SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menerima audiensi perwakilan guru ASN SMA dan SMK dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang menyampaikan keluhan terkait belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan dari komponen Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2025 sebesar satu kali Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu dihadiri Forum Komunikasi TPG Jawa Timur yang beranggotakan perwakilan guru dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Bangkalan.
Salah satu perwakilan guru, Adityawarman, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke DPRD bertujuan mencari kepastian terkait hak yang hingga kini belum diterima para guru ASN SMA dan SMK di Jawa Timur.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi terkait tambahan penghasilan dari komponen THR dan gaji ke-13 berupa satu kali TPG tahun 2025 yang sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Adityawarman.
Menurutnya, para guru telah menantikan pencairan tambahan penghasilan tersebut sejak akhir tahun 2025. Namun hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai realisasinya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, memunculkan kekecewaan di kalangan guru ASN SMA dan SMK. Pasalnya, saat kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, banyak guru berharap kesejahteraan mereka akan semakin diperhatikan.
“Kami dulu memiliki harapan besar ketika SMA dan SMK dikelola provinsi. Kami berharap kesejahteraan guru lebih baik, namun saat ini ada beberapa hal yang justru tidak lagi kami rasakan, termasuk dukungan untuk kebutuhan operasional,” katanya.
Selain meminta kepastian pencairan tambahan penghasilan, para guru juga berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan kesejahteraan guru.
Mereka menilai selama ini guru dituntut untuk memenuhi berbagai target dan kewajiban administrasi secara jelas, sehingga pemerintah juga perlu memberikan kepastian yang sama terhadap hak-hak guru.
“Harapan kami sederhana, jika tugas dan target guru selalu jelas, maka kesejahteraan guru juga harus disertai kejelasan dari dinas,” ujar salah satu peserta audiensi.
Adityawarman menambahkan, sebelumnya para guru telah mencoba meminta penjelasan langsung kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun karena belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai, mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui DPRD Jawa Timur.
“Kami berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Pendidikan sehingga ada solusi yang jelas terkait kesejahteraan guru ASN di Jawa Timur,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lilik Hendarwati menilai persoalan yang disampaikan para guru perlu segera mendapatkan perhatian karena menyangkut hak yang sangat dibutuhkan, terlebih menjelang tahun ajaran baru.
“Hari ini saya menerima rombongan guru-guru SMA dan SMK ASN Jawa Timur dari Surabaya, Pasuruan, Bangkalan, dan Sidoarjo. Mereka menyampaikan aspirasi terkait THR dan TPG yang hingga kini belum diterima sejak tahun 2025,” kata Lilik.
Menurutnya, banyak guru yang saat ini membutuhkan pencairan tambahan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka mempertanyakan kapan pencairannya karena dana tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak yang akan masuk sekolah maupun perguruan tinggi,” ujarnya.
Lilik berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada para guru agar tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
“Kita tentu berharap hak para guru segera mendapatkan kepastian sehingga mereka tidak terus menunggu tanpa hasil yang jelas,” katanya.
Ia juga mendorong agar pembayaran TPG melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang pernah disampaikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi hak para guru bisa segera cair dan diterima,” pungkasnya.
